SAMARINDA – Persoalan banjir di wilayah perbatasan dan kebutuhan pasokan pangan dinilai tidak dapat ditangani Kota Samarinda sendirian. Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara didorong memperluas kerja sama lintas wilayah dengan program yang terencana dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, mengatakan kedua daerah mempunyai kawasan yang berbatasan langsung serta kebutuhan yang saling berkaitan. Karena itu, koordinasi tidak seharusnya hanya dilakukan ketika muncul persoalan.
Menurutnya, kerja sama perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap daerah dapat memanfaatkan potensi dan kemampuan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Salah satu sektor yang dapat dikembangkan ialah pertanian. Kutai Kartanegara memiliki potensi lahan yang luas, sedangkan Samarinda membutuhkan pasokan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat perkotaan.
“Banyak hal yang bisa dikerjasamakan, misalnya di bidang pertanian. Harapannya, akan ada hal lain yang bisa dikerjasamakan berkaitan dengan kebutuhan kedua kabupaten/kota ini,” katanya, Rabu (18/11/2026)
Joha menilai kolaborasi pertanian dapat diarahkan untuk membangun hubungan antara wilayah produksi dan pasar. Samarinda dapat menjadi salah satu tujuan distribusi hasil pertanian dari Kukar.
Kerja sama tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani. Pada saat yang sama, Samarinda dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan dengan pasokan dari daerah yang berdekatan.
Kedekatan wilayah menjadi keuntungan karena dapat memperpendek jalur distribusi. Pengangkutan yang lebih efisien berpotensi menjaga kelancaran pasokan dan mengurangi hambatan ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
Namun, kolaborasi tidak cukup hanya melalui kesepakatan umum. Pemerintah kedua daerah perlu memetakan komoditas, kebutuhan pasar, pola distribusi, dan dukungan infrastruktur.
Koordinasi juga dibutuhkan agar program pertanian di Kukar dapat diselaraskan dengan kebutuhan pangan Samarinda. Dengan perencanaan yang jelas, kerja sama dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kedua daerah.
Selain sektor pangan, Joha menyoroti penanganan banjir pada kawasan Loa Janan Ilir dan Loa Janan Ulu. Kedua wilayah berada dalam administrasi berbeda, tetapi persoalan air tidak mengikuti batas pemerintahan.
“Loa Janan Ilir dan Loa Janan Ulu ini adalah kawasan perbatasan antara Samarinda dan Kukar. Harus ada kerja sama dari kedua pemerintah ini. Apalagi berkaitan dengan persoalan banjir, harus ditangani dan dikelola bersama,” tutur Joha.
Loa Janan Ilir merupakan bagian dari Kota Samarinda, sedangkan Loa Janan Ulu berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi yang saling berdekatan membuat pembangunan maupun perubahan aliran air di satu wilayah dapat memengaruhi daerah lainnya.
Karena itu, penanganan banjir tidak akan optimal apabila masing-masing pemerintah hanya mengerjakan wilayah administrasinya. Perencanaan drainase, saluran pembuangan, dan infrastruktur pengendali air perlu dibahas bersama.
Pemetaan aliran air juga harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu mengetahui hubungan antara kawasan hulu, permukiman, saluran, dan titik pembuangan agar intervensi tidak memindahkan genangan ke wilayah lain.
Pembagian kewenangan dan pembiayaan harus ditetapkan secara jelas. Jangan sampai pekerjaan terhenti di batas wilayah karena setiap pemerintah hanya bertanggung jawab pada ruasnya masing-masing.
Joha menilai koordinasi lintas daerah dapat menghasilkan penanganan yang lebih efektif. Pemerintah dapat menyusun program bersama berdasarkan tingkat kerawanan dan dampaknya terhadap masyarakat.
Komunikasi juga harus melibatkan perangkat daerah teknis dari kedua wilayah. Setiap instansi perlu mempunyai data yang sama mengenai kondisi lapangan, rencana pembangunan, dan kebutuhan anggaran.
DPRD berharap hubungan Samarinda dan Kukar tidak hanya berfokus menyelesaikan persoalan yang telah terjadi. Kerja sama harus mampu mengantisipasi kebutuhan serta risiko pembangunan pada masa mendatang.
Selain pertanian dan pengendalian banjir, peluang kolaborasi sektor lain dapat dipetakan sesuai kebutuhan kedua daerah. Kedekatan wilayah seharusnya menjadi modal untuk memperkuat pelayanan dan perekonomian masyarakat.
Joha mendorong komunikasi antarpemerintah dilakukan secara rutin dan dituangkan dalam program yang dapat dievaluasi. Kesepakatan tanpa tindak lanjut tidak akan menghasilkan perubahan di lapangan.
Melalui kerja sama yang lebih luas, Samarinda dan Kukar diharapkan dapat saling mendukung. Potensi pertanian Kukar dapat memperkuat kebutuhan pangan kota, sedangkan persoalan banjir di kawasan perbatasan ditangani melalui perencanaan yang terintegrasi. (Adv)













