KUKAR – Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, kembali menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-8 di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Minggu (24/8/2025).
Dengan mengangkat tema
“Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan” acara ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Achmad Firdaus Kurniawan selaku Sekretaris Kesbangpol Kaltim dan akademisi hukum Universitas Mulawarman, Haris Retno Susmiyati. Sementara itu, jalannya diskusi dipandu moderator Muhammad Adam.
Dalam sambutannya, Baharuddin Demmu menegaskan pentingnya demokrasi yang memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, isu lingkungan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.
“Demokrasi itu harus hidup di desa-desa, terutama dalam kebijakan lingkungan. Jika masyarakat terlibat, maka prinsip keadilan dan keberlanjutan akan benar-benar bisa terwujud,” ujar Baharuddin.
Sekretaris Kesbangpol Kaltim, Achmad Firdaus Kurniawan, menambahkan bahwa keberlanjutan lingkungan harus ditempatkan sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Ia menekankan perlunya kebijakan yang berpihak pada kelestarian sumber daya alam.
“Kita harus memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memperhitungkan keberlanjutan, karena tanpa lingkungan yang terjaga, masyarakat juga akan kehilangan masa depannya,” jelas Firdaus.
Sementara itu, akademisi hukum Unmul, Haris Retno Susmiyati, menyoroti aspek regulasi dan penegakan hukum dalam perlindungan lingkungan. Menurutnya, aturan yang sudah ada perlu diimplementasikan dengan tegas agar tidak sekadar menjadi dokumen.
“Kebijakan lingkungan tanpa penegakan hukum hanya akan menjadi wacana. Kita butuh keberanian politik untuk memastikan aturan dijalankan secara konsisten dan adil,” ungkap Haris.
Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi warga Desa Manunggal Jaya yang turut menyampaikan pandangan dan pertanyaan. Acara ditutup dengan pesan bersama bahwa demokrasi tidak hanya soal pemilu, melainkan juga bagaimana kebijakan lingkungan dijalankan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan.(Mujahid)
