Samarinda – Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat menghadapi hambatan signifikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Meskipun pembangunan fasilitas dapur gizi terus berlangsung, kurangnya tenaga ahli pengelola berdampak pada efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti minimnya ketersediaan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai faktor krusial yang menghambat operasional dapur gizi di lapangan.
Menurutnya, tanpa kehadiran tenaga profesional yang mampu menjalankan dan mengawasi kualitas layanan, fasilitas yang dibangun tidak akan berjalan optimal.
“Dapur gizi tak akan berfungsi tanpa SPPI yang mengelola, mengontrol kualitas gizi, hingga melaporkan kegiatan. Mereka bukan sekadar pelengkap, tapi tulang punggung program ini,” kata Darlis, Kamis (31/7/25).
Meski Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan rekrutmen dan pelatihan bagi ribuan sarjana di Universitas Pertahanan, Darlis mengingatkan bahwa percepatan distribusi tenaga ahli ke daerah-daerah, terutama yang jauh dari Pulau Jawa, sangat menentukan keberhasilan program ini.
“Investasi pembangunan dapur gizi sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah untuk peralatan saja. Sayangnya, tanpa SPPI, fasilitas ini hanya menjadi aset yang tidak termanfaatkan,” ujarnya.
Menurut Darlis, setiap dapur gizi idealnya harus memiliki tiga peran penting dalam struktur SDM, yaitu kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiga posisi ini mutlak diperlukan agar layanan dapur gizi dapat berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Sudah banyak dapur gizi berdiri, tetapi belum beroperasi karena kekurangan tenaga pengelola. Ini ironi yang harus segera diselesaikan,” tuturnya.
Darlis menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, melainkan juga pada sinergi yang kuat antara fasilitas, tenaga ahli, dan sistem layanan yang terintegrasi.
“Indikator keberhasilan bukan sekadar jumlah dapur yang dibangun, tapi berapa banyak yang benar-benar aktif melayani masyarakat. Kuncinya ada pada kesiapan sumber daya manusia,” pungkasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
