PPU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengungkapkan sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius, meski terdapat capaian positif dalam indikator pendidikan formal.
Ketua Komisi II DPRD PPU sekaligus Ketua Pansus LKPJ, Thohiron, menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di daerah belum merata dan dibayangi tantangan signifikan. Hal ini disampaikan dalam evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten tahun anggaran 2024. Rabu (4/6/2025).
Thohiron mengapresiasi peningkatan angka harapan lama sekolah menjadi 12,87 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,57 tahun. Namun, menurutnya, pencapaian tersebut belum mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Salah satu masalah utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan lanjutan, yang dipengaruhi faktor ekonomi, sulitnya akses geografis, serta rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti distribusi guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum merata. Kesenjangan ini mengakibatkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Thohiron menegaskan pentingnya rekrutmen ASN yang lebih agresif dan pemberian insentif untuk memfasilitasi penyebaran guru ke daerah-daerah terpencil.
“Persoalan lain adalah rendahnya kualifikasi tenaga pendidik, terutama di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di mana banyak guru belum memiliki gelar sarjana (S1 atau D4). Hal ini berpotensi menurunkan mutu pendidikan usia dini,” ujarnya.
Selain itu, Ia mengatakan kekurangan ruang kelas di jenjang SD dan SMP juga menjadi perhatian. Beberapa sekolah dilaporkan mengalami penurunan jumlah ruang belajar, yang menghambat proses belajar mengajar secara optimal.
“Kami mendorong pemerintah daerah melakukan pendataan komprehensif terhadap kondisi tenaga pendidik dan infrastruktur, serta memperkuat lembaga pendidikan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (ADV)
