Samarinda– Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kalimantan Timur , Daniel Sihotang, mengapresiasi penegasan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia dan tidak ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Apresiasi tersebut disampaikan Daniel merespons rapat kerja antara Kapolri dan seluruh Kapolda se-Indonesia bersama Komisi III DPR RI yang digelar di Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut kembali ditegaskan posisi Polri sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
posisi Polri di bawah Presiden membuat kinerja institusi Bhayangkara lebih efektif dan efisien. Juga, kata dia, hal ini berdampak membuat Polri dalam memberikan ketegasan independensi dan tidak mudah ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu.
“Jadi tidak perlu Polri berada di bawah kementerian. Kita semua tahu kementerian terlalu birokratis. Kita butuh Polri yang cepat, Polri di bawah Presiden adalah pilihan yang tepat dan ideal, “Kata Daniel
Menurut Daniel, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu fungsi utama Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan negara khususnya di daerah daerah.
“Dengan posisi saat ini, Polri memiliki ruang yang lebih objektif dalam melakukan checks and balances pada stabilitas nasional, serta merespons dinamika keamanan secara cepat dan tepat, sekaligus memastikan Polri tetap menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan politik,” tegasnya.
sebagai bagian dari organisasi kepemudaan di Kalimantan Timur , Daniel menyampaikan dukungan penuh penguatan institusi Polri yang profesional, presisi, dan semakin dipercaya masyarakat.
“GAMKI Kaltim berharap Polri terus berbenah khususnya dalam naungan kerja Polda Kalimantan Timur , untuk menjaga integritas, dan dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” Tutupnya.
