Samarinda — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda menggelar Diskusi Publik dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno Tahun 2026, Minggu (21/6/2026). Kegiatan berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Kota Samarinda.
Diskusi mengangkat tema “Memahami Tri Sakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” dan menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas arah pembangunan daerah yang berpihak kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan APBD dan arah pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Samarinda.
Menjawab pertanyaan moderator terkait proyek pembangunan dan pengawasan anggaran, Helmi menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.
“Berbicara penganggaran, tentu anggaran itu dibahas antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Samarinda secara bersama-sama sesuai dengan aturan dari pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak serta-merta menyetujui usulan anggaran dari pemerintah daerah tanpa melalui pembahasan mendalam, termasuk melihat dokumen KUA-PPAS dan skala prioritas pembangunan.
“Nah, selama usulan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Samarinda, tentu itulah yang kita prioritaskan. Baik itu terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan lain sebagainya,” katanya.
Menurut Helmi, pembahasan anggaran dilakukan bersama tim Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi DPRD, serta unsur terkait lainnya untuk memastikan penggunaan APBD tepat sasaran.
Ia mengakui, selama ini porsi anggaran Pemerintah Kota Samarinda masih banyak terserap pada sektor infrastruktur. Karena itu, DPRD menekankan pentingnya asas kebermanfaatan dalam setiap proyek pembangunan.
“Dalam hal pengawasan itulah yang memang betul-betul kami laksanakan, terutama melalui komisi-komisi. Untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda itu memberi asas kebermanfaatannya,” ucapnya.
Selain fungsi pengawasan, DPRD juga mendorong lahirnya regulasi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk mendorong keseimbangan antara belanja daerah dan peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat.
“Nah, tentu sektor-sektor ekonomi apa yang perlu kita dalami. Maka di dalam tema ini, tentu implementasi pembangunan di Samarinda ini kita lebih nanti pada mendorong kepada pemerintah kota itu terhadap, karena ini lagi efisiensi ya, jadi dalam hal pembangunan juga sesuai dengan tepat sasaran, pendapatan ekonomi juga tidak membebani kepada masyarakat,” tutur Helmi.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang refleksi bersama mengenai pemikiran Bung Karno tentang Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai pijakan pembangunan Kota Samarinda yang berkelanjutan dan berpihak kepada rakyat. (Iqbal Al-Fiqri)
