Samarinda – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda menggelar Diskusi Publik Bulan Bung Karno Tahun 2026 dengan tema “Memahami Tri Sakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda”, Minggu (21/6/2026), di Kantor DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Jalan Abdul Wahab Syahranie, Kota Samarinda.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dan menjadi ruang diskusi mengenai implementasi konsep Tri Sakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dalam konteks pembangunan Kota Samarinda.
Dalam sesi diskusi, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Khairil Anwar, menyoroti arah pembangunan Kota Samarinda dan pengalokasian APBD yang dinilainya perlu benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.
“Saya tuh senang ketika berdaulat itu mampu mendaulatkan keberpihakan APBD terhadap wong cilik. Ini penting karena hari ini kita seringkali terjerat dalam pragmatisme, akibatnya sangat tipis antara wong cilik dan wong licik,” ujarnya.
Khairil menilai pembangunan fisik Kota Samarinda saat ini memang terlihat masif, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga kawasan Teras Samarinda. Namun, menurutnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Hari ini Samarinda luar biasa berbenah. Jalan dibangun, drainase dibongkar, gedung-gedung cantik semua. Di atas kertas konsepnya luar biasa. Masalahnya, penduduk itu tidak hidup di atas kertas,” katanya.
Ia menyoroti persoalan banjir dan genangan air yang masih terjadi di sejumlah wilayah, bahkan di kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak.
“Hujan sedikit, genangan air masih banyak ke mana-mana. Daerah yang belum pernah kena genangan sekarang kena,” lanjutnya.
Selain itu, Khairil juga menyinggung persoalan keberpihakan pembangunan terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, UMKM seringkali hanya menjadi simbol dalam pidato politik, tetapi terpinggirkan ketika masuk dalam rantai ekonomi besar.
“UMKM ini dipuji-puji di pidato, tapi begitu menyangkut economic change dan rantai ekonomi besar, itu pasti terpinggirkan,” ucapnya.
Ia kemudian mempertanyakan manfaat sejumlah proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah.
“Itu APBD dikeluarkan untuk siapa? Teras Samarinda manfaatnya buat siapa? Yang menikmati siapa?” katanya.
Khairil mengingatkan agar pembangunan Kota Samarinda tidak hanya menampilkan kemegahan di permukaan, namun mengabaikan kondisi masyarakat di lapisan bawah.
“Saya cuma mau bilang satu kata bahwa pembangunan itu jangan kayak papan panggung, megah di luar, becek di belakang,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran negara, termasuk program bantuan kepada tingkat RT agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Niatnya dari awal harus hati-hati, pelaksanaannya harus lebih hati-hati lagi. Kalau enggak, kita menjerumuskan orang,” ujarnya.
Diskusi publik tersebut berlangsung interaktif dengan membahas berbagai persoalan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, hingga arah kebijakan daerah dalam perspektif ajaran Tri Sakti Bung Karno. (Iqbal Al-Fiqri)
