Samarinda: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, kembali mengkritik buruknya koordinasi antara Perumda Tirta Kencana (PDAM) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia menyoroti kasus penggalian pipa yang merusak infrastruktur jalan baru, seperti yang terjadi di kawasan Jalan Pasundan.
“Kadang kami temukan, jalan yang baru diaspal bisa dibongkar lagi hanya untuk pasang pipa. Ini sangat disayangkan. Seharusnya ada koordinasi sejak awal,” ujar Deni.
Menurutnya, lemahnya sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) menyebabkan perencanaan proyek infrastruktur berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, tak hanya membuang anggaran, tetapi juga menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama terhadap kualitas layanan air bersih dan jalan.
Deni mencontohkan kasus serupa di Jalan Juanda, di mana pedestrian yang baru dibangun terpaksa dibongkar kembali karena pekerjaan penggantian pipa sekunder oleh PDAM.
“Ini bukti nyata tidak adanya sinkronisasi perencanaan antarinstansi. Samarinda butuh *blueprint* pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi,” tegasnya.
Ia juga mendorong PDAM untuk memiliki sistem pencatatan jaringan pipa yang terdigitalisasi, termasuk umur, posisi, dan jadwal penggantian pipa. Menurutnya, perencanaan tidak bisa hanya reaktif.
“Apakah PDAM kita punya jurnal atau sistem yang mencatat detail jaringan pipa? Itu penting supaya tidak terjadi bongkar-pasang berulang. Hari ini gali, besok air mati, lalu minggu depan gali lagi. Ini tidak efisien,” katanya.
Deni menambahkan, tahun ini Pemkot Samarinda telah mendapat bantuan keuangan (Benkeu) dari provinsi untuk proyek pemasangan pipa. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek sangat tergantung pada kekompakan lintas sektor.
“Ke depan, koordinasi harus diperkuat. Jangan sampai ego sektoral menghambat pembangunan yang seharusnya berjalan lancar dan efisien,” tutupnya.
