suluhmudanusantara.com,- Demi mengatur ketika Ibu Kota Nusantara datang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus melakukan pendataan atau inventarisir aset yang akan menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Ini disampaikan Camat Samboja, Damsik.
Pendataan aset tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samboja bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Hal ini untuk memastikan nasib aset Kukar seperti kawasan Pertamina yang menjadi penghasil migas.
“Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja. Meski sebenarnya aset-aset tersebut sudah lama didata,” jelas Damsik, Sabtu (28/10/2023).
Ia mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mengerti bagaimana nasib-nasib aset Kukar yang masuk ke dalam bagian Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, dia juga belum mengetahui bagaimana kelangsungan peralihan aset strategis daerah tersebut.
“Sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya,” tegasnya.
Sebagamana diketahui, selain Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Pemerintah Kecamatan Samboja. Perjuangan untuk mempertahankan aset daerah juga dilakukan oleh DPRD Kutai Kartanegara.
Legislator Timbau belum lama ini melawat ke Senayan. Mereka berusaha memperyahankan aset Pelabuhan Ambarawang (Ambalat) di Kecamatan Samboja. DPRD Kukar menyebut pelabuhan tersebut salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar.
Pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (2/10) lalu, Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Abdul Rasid menyampaikan, ada empat kecamatan Kukar yang ditetapkan masuk wilayah IKN.
Yakni, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja Barat, Kecamatan Samboja, sebagian Kecamatan Loa Janan dan sebagian Kecamatan Loa Kulu.
Pada kecamatan yang masuk wilayah IKN itu, ada aset yang dibangun Pemkab Kukar. Yakni, Pelabuhan Ambarawang di Kecamatan Samboja.
“Tentunya harapan kami, (Pelabuhan Ambarawang) ini bisa tetap menjadi aset Pemkab Kukar. Karena ini menghidupi masyarakat yang ada di Kukar,” ucap Rasid.
“Kalau IKN (ingin memiliki pelabuhan) sendiri, nanti pemerintah pusat yang akan membangun dan menyiapkan pembiayaan untuk itu. Karena kami harus memikirkan mencari PAD untuk membangun Kukar,” tandasnya. (ADV)
