Samarinda—Anggota DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Muin, mendesak pemerintah pusat agar segera memfungsikan jembatan tol penghubung Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Seruan ini disampaikan pada awal Juni 2025 di tengah meningkatnya urgensi mobilitas dan distribusi logistik menuju kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terus berkembang di Kalimantan Timur.
Menurut Baharuddin, jembatan tol sepanjang 7,9 kilometer yang membentang megah di atas Teluk Balikpapan bukan sekadar infrastruktur penghubung antarwilayah. Ia menilai, kehadiran jembatan ini akan menjadi kunci mempercepat roda ekonomi regional, khususnya di sektor perdagangan dan logistik yang selama ini masih mengandalkan jalur laut yang lebih mahal dan memakan waktu.
“Harapan saya sebagai orang Penajam, jembatan tersebut bisa dipergunakan oleh masyarakat agar roda perekonomian menjadi lancar,” ujar Baharuddin kepada wartawan. Ia menyebut keterlambatan operasional jembatan ini sebagai hambatan nyata bagi konektivitas dan aktivitas industri yang sedang berkembang pesat di sekitar IKN.
Jembatan tol Balikpapan–Penajam dirancang dengan spesifikasi teknis tinggi: lebar 33 meter, ruang bebas vertikal 65 meter dari permukaan laut, dan struktur yang mendukung pelayaran kapal besar. Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Pemprov Kalimantan Timur, serta bertujuan memperkuat integrasi transportasi darat dan laut di kawasan timur Indonesia.
Baharuddin juga menekankan bahwa jembatan ini akan menopang kawasan industri strategis, seperti Pelabuhan Peti Kemas dan Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan. Ia menyebutkan bahwa konektivitas ini akan memperluas jalur distribusi hingga Kalimantan Barat, menciptakan poros ekonomi baru yang selama ini sulit dijangkau karena terbatasnya infrastruktur darat.
“Jembatan tol ini penting bukan hanya bagi masyarakat Penajam dan Balikpapan, tapi juga dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara,” tegasnya. Ia berharap pemerintah pusat menempatkan percepatan operasional jembatan ini sebagai prioritas nasional demi menjawab tantangan logistik di era pembangunan IKN.
