SANGATTA — Bayang-bayang gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah lesunya sektor batu bara menjadi ujian terberat bagi Sulisman di awal kepemimpinannya. Baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), ia langsung memasang kuda-kuda untuk mengendalikan badai PHK sekaligus memperluas ruang hidup bagi tenaga kerja lokal agar tak tersisih di tanah sendiri.
Bukan tanpa alasan. Penurunan produktivitas di industri pertambangan belakangan ini memberikan efek domino yang langsung menghantam stabilitas ketenagakerjaan di Kutim. Sulisman menyadari, jika tidak diantisipasi dengan strategi taktis, perusahaan-perusahaan akan menjadikan PHK sebagai jalan pintas.
Oleh karena itu, langkah pencegahan kini menjadi harga mati bagi Distransnaker.
“Kami akan melakukan identifikasi data yang valid terkait tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Ke depan, kami juga menyiapkan aplikasi sederhana yang mewajibkan perusahaan menginput kebutuhan tenaga kerja, sehingga masyarakat bisa lebih mudah mencari pekerjaan,” ujar Sulisman.
Tak sekadar mendata, Sulisman juga membongkar strategi hulu-hilir untuk mendongkrak daya saing warga lokal. Pelatihan kerja ke depan tidak lagi berjalan seadanya atau sekadar menggugurkan kewajiban. Ia mengusung konsep demand driven—pelatihan yang benar-benar berbasis pada kebutuhan industri.
Melalui kolaborasi erat dengan perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga lembaga pelatihan lainnya, Sulisman ingin memastikan setiap ilmu yang diserap masyarakat berbanding lurus dengan apa yang dicari oleh pasar kerja.
“Kami ingin masyarakat Kutai Timur memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Jadi pelatihan tidak hanya formalitas, tetapi sesuai kebutuhan lapangan kerja,” tegasnya.
Di sisi lain, persoalan klasik seputar hak-hak pekerja seperti upah dan keselamatan kerja (K3) tak luput dari radar pengawasannya. Memasuki 100 hari pertama kerjanya, Sulisman memilih untuk membenahi dapur internal terlebih dahulu. Konsolidasi data ketenagakerjaan secara menyeluruh dirumuskan sebelum ia melebarkan sayap berkoordinasi dengan instansi eksternal.
Menyadari ketergantungan Kutim pada sektor pertambangan yang mulai melandai, Sulisman melirik potensi lain yang selama ini kerap dipandang sebelah mata: sektor non-pertambangan. Distransnaker kini mulai menyisir peluang emas dari sektor perkebunan, geliat UMKM, hingga usaha non-formal yang dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang masif.
Bahkan, rantai penyiapan tenaga kerja disentuh dari bangku sekolah. Sulisman merancang program jemput bola dengan menggandeng dunia pendidikan. Tujuannya jelas: membekali para siswa dengan bimbingan teknis dan keterampilan praktis jauh sebelum mereka menjejaki dunia industri.
“Kami akan berkoordinasi dengan dunia pendidikan agar anak-anak didik memiliki bekal keterampilan sebelum masuk dunia kerja,” ungkapnya.
Yang paling krusial, Sulisman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk berdiri di garda terdepan mengawal Peraturan Daerah terkait komposisi tenaga kerja. Skema perbandingan 80 persen tenaga kerja lokal berbanding 20 persen non-lokal bakal diawasi secara ketat.
Pengawasan terhadap tenaga kerja luar daerah hingga tenaga kerja asing juga akan diperketat demi memastikan warga Kutim menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Kami ingin perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur dan memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal,” cetusnya.
Menutup rangkaian program kerjanya, Sulisman memastikan Distransnaker siap mengebut target ambisius Bupati Kutim dalam menciptakan 50 ribu lapangan kerja. Penguatan sektor formal dan informal akan berjalan beriringan, dibarengi perlindungan nyata bagi pekerja rentan melalui jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Baginya, kursi panas Kepala Distransnaker bukan sekadar jabatan struktural, melainkan sebuah ujian moral yang harus ditunaikan dengan penuh kehati-hatian demi harkat dan martabat masyarakat Kutim.
“Ini adalah ujian sekaligus amanah. Tugas kami bagaimana bisa ikut mensejahterakan masyarakat Kutai Timur melalui bidang ketenagakerjaan,” pungkasnya.(adv)
