Samarinda –Rapat Paripurna ke-5 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang membahas laporan hasil reses diwarnai kekecewaan. Ketidakhadiran petinggi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam forum strategis tersebut menuai kritik dari Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. Ia menilai absennya para pejabat utama mencerminkan kurangnya apresiasi terhadap kerja legislator dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Kami merasa tidak dihargai,” tegas Hasanuddin saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, jika Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, berhalangan hadir, seharusnya Sekretaris Daerah (Sekda) atau kepala dinas terkait dapat mewakili. Pasalnya, laporan hasil reses merupakan bagian penting dalam evaluasi program pembangunan yang telah menggunakan anggaran besar.
“Ini adalah masukan resmi yang harus diperhatikan dan diakomodasi sesuai kemampuan anggaran. Jangan sampai forum seperti ini dipandang sebelah mata,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Senada dengan Hasanuddin, Anggota DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, juga menyayangkan absennya pimpinan Pemprov dalam sidang paripurna ini. Menurutnya, reses adalah jembatan utama antara rakyat dan pemerintah yang tidak boleh diabaikan.
Meski beberapa kepala dinas hadir, seperti Kepala Dinas Kehutanan, Kepala DPMPTSP, Kepala Diskominfo, Kepala Disdukcapil, Kepala Satpol PP, serta Direktur RSUD AWS, ketidakhadiran Sekda dan kepala badan strategis lainnya tetap menjadi catatan bagi DPRD. Darlis bahkan meminta agar DPRD melayangkan surat resmi kepada Pemprov untuk menegaskan pentingnya kehadiran pejabat tinggi dalam forum semacam ini.
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang III, drh. Arief Murdiyatno. Ia menekankan bahwa hasil reses harus dikolaborasikan dengan program Pemprov agar selaras dengan arah pembangunan daerah.
“Kami mengapresiasi kerja DPRD yang telah membentuk pokja dan pansus untuk memperkuat sinergi. Harapannya, ke depan, kebijakan yang diambil lebih sinkron dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya meredam kekecewaan para anggota DPRD. Mereka berharap Pemprov menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menghargai hasil reses sebagai cerminan kebutuhan rakyat. DPRD pun menegaskan agar ketidakhadiran pimpinan daerah dalam sidang-sidang penting tidak kembali terulang di masa mendatang.(Mujahid)
