enajam – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Tohiron, menyoroti dilema yang dihadapi tenaga harian lepas (THL) di wilayahnya. Menurutnya, regulasi yang berlaku sering kali menjadi hambatan bagi tenaga kerja, sementara kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan semakin mendesak.
“Ya, memang dilematis posisi THL ini. Kalau saya jadi bupati, saya tabrak saja peraturannya,” ujarnya, menegaskan bahwa kebijakan harus lebih berpihak kepada rakyat. Senin (10/03/2025)
Tohiron menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di tengah kondisi sulit seperti saat ini. Ia menyoroti bagaimana sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan dan mempertanyakan peran pemerintah jika tidak mampu memberikan solusi nyata.
“Mau kita korbankan rakyat kita? Kalau mau jujur, cari pekerjaan saat ini sangat sulit. Nah, apa gunanya pemerintah kalau tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya?” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kondisi guru honorer yang kerap berpindah dari sekolah swasta ke negeri dengan harapan mendapatkan pengangkatan sebagai pegawai negeri.
“Banyak guru yang sudah mengabdi belasan tahun di sekolah swasta, tapi tidak mendapat kepastian. Akhirnya mereka pindah ke sekolah negeri dengan harapan bisa diangkat. Kondisi ini perlu perhatian serius agar kesejahteraan tenaga pendidik lebih terjamin,” jelasnya.
Tohiron berharap pemerintah daerah dapat mencari solusi yang lebih adil dan berpihak kepada tenaga kerja, baik THL maupun guru honorer.
“Agar mereka mendapatkan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik,” tutupnya. (adv)
