SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti masih adanya bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Samarinda yang tidak mendapatkan alokasi anggaran. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027 agar penganggaran selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda serta kebutuhan masing-masing bidang.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, usai rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Samarinda terkait evaluasi program semester I tahun 2026 dan rencana kerja tahun 2027, Senin (20/7/2026), di Ruang Rapat Gabungan DPRD Samarinda.
Novan mengatakan agenda evaluasi tersebut sama seperti yang dilakukan Komisi IV terhadap OPD mitra kerja lainnya, yakni melihat progres pelaksanaan program pada semester pertama tahun 2026 sekaligus membahas usulan program tahun anggaran 2027.
“Agenda kita sama seperti mitra sebelumnya, melihat bagaimana progres dan perkembangan program OPD pada semester pertama tahun 2026 serta program-program yang akan dijalankan pada tahun 2027,” ujarnya.
Dari hasil pembahasan, Komisi IV menemukan masih ada beberapa bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang belum memperoleh dukungan anggaran. Menurut Novan, kondisi itu perlu menjadi perhatian karena dapat menghambat pelaksanaan tugas di masing-masing bidang.
“Pada dasarnya hampir sama dengan OPD sebelumnya. Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan masih ada bidang-bidang yang anggarannya nol,” katanya.
Ia menilai penyusunan anggaran seharusnya mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Karena itu, program yang menjadi bagian dari target pembangunan daerah harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
“Kalau memang harus disesuaikan dengan visi dan misi pemerintah kota, seharusnya ada anggarannya. Jangan sampai visi misinya ada, tetapi anggarannya tidak ada. Ini menjadi catatan kami di Komisi IV,” tegas Novan.
Ia mencontohkan, bidang kearsipan dan literasi menjadi dua bidang yang belum memperoleh dukungan anggaran, meski secara keseluruhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tetap memiliki pagu anggaran.
“Secara keseluruhan anggaran OPD memang ada, tetapi di bidang kearsipan dan literasi belum ada anggarannya. Bagaimana bidang itu mau bekerja kalau dorongan anggarannya tidak tersedia. Itu yang menjadi perhatian kami,” jelasnya.
Karena itu, Komisi IV mendorong agar usulan penambahan anggaran pada tahun 2027 benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang sehingga setiap program prioritas dapat berjalan optimal.
“Minimal usulan penambahan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang agar pelaksanaan program bisa lebih maksimal,” pungkasnya. (Adv)
