Samarinda — Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek Terowongan Samarinda, khususnya setelah insiden longsor yang terjadi di sisi inlet terowongan, Jalan Otto Iskandardinata, Sungai Dama, Samarinda Ilir.
Ketua Komisi IV, Deni Hakim Anwar, menyampaikan bahwa kejadian ini menjadi alarm penting soal lemahnya perencanaan teknis dari pihak kontraktor.
“Kami tidak menyalahkan pemerintah kota. Tapi dari keterangan yang kami terima, ada kealpaan dari kontraktor. Terutama karena tidak teridentifikasinya potensi longsor akibat endapan air sejak awal perencanaan,” tegas Deni, usai meninjau lokasi bersama Dinas PUPR dan instansi terkait (14/7/2025).
Tampak di lokasi, terdapat dua titik longsoran di inlet terowongan. Di sisi kiri, tanah meluncur ke bawah dan mengancam kestabilan turap, sementara di sisi kanan, longsor besar menyebabkan tertutupnya sebagian akses masuk terowongan hingga harus dikeruk dengan excavator.
Menurut Deni, perencanaan proyek yang tidak komprehensif adalah akar masalah. Ia meminta agar semua pihak yang terlibat — kontraktor, perencana, dan konsultan teknik — dipanggil untuk menjelaskan secara terbuka dan detail soal proses perencanaan dan mitigasi ke depan.
Hal ini terkait dengan rencana alokasi tambahan anggaran sebesar Rp39 miliar dalam APBD Perubahan untuk penanganan dampak longsor tersebut.
Deni menilai, pengucuran anggaran baru harus diikuti dengan pengawasan ketat dan pertanggungjawaban teknis yang jelas.
“Kami tidak mau setelah anggaran ditambah, muncul lagi masalah baru. Ini soal efisiensi anggaran dan keselamatan warga,” ujarnya.
Tak hanya di sisi inlet, catatan lain juga diberikan terhadap sisi outlet yang kini diklaim telah rampung 98 persen. Salah satu sorotan adalah minimnya unit blower yang terpasang.
Dari total kebutuhan 10 unit, baru tersedia dua. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi sirkulasi udara, terutama setelah adanya penambahan panjang terowongan sebesar 72 meter di masing-masing sisi.
Deni juga menekankan pentingnya peninjauan ulang terhadap desain vertikal dinding terowongan yang terlalu curam dan dinilai berisiko tinggi.
“Kami ingin tahu bukan cuma bagaimana longsor ditangani, tapi kenapa bisa terjadi. Perencanaan teknis jangan setengah matang. Ini soal keselamatan dan kredibilitas pembangunan,” tutup politisi Partai Gerindra itu. (adv)
