Balikpapan — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-3 dengan mengusung tema “Literasi Politik untuk Kemajuan Demokrasi Daerah”, pada Sabtu (11/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Flamboyan, Gang Mitra, RT 14, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah ini menghadirkan dua narasumber, yakni Muhammad Bayu Septian dan Asmuri Aji.
Dalam sambutannya, Sabaruddin menegaskan bahwa literasi politik merupakan fondasi utama dalam membangun demokrasi daerah yang berkualitas. Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, seperti rendahnya partisipasi politik masyarakat serta maraknya penyebaran hoaks yang kian mengkhawatirkan.
“Saat ini kita dihadapkan pada tantangan serius, mulai dari rendahnya partisipasi politik hingga derasnya arus informasi yang tidak semuanya benar. Literasi politik menjadi benteng utama agar masyarakat tidak mudah terpengaruh,” ujar Sabaruddin.
Pengertian Literasi Politik dan Problem Aktual
Muhammad Bayu Septian menjelaskan bahwa literasi politik adalah kemampuan individu dalam memahami sistem politik, proses demokrasi, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Menurutnya, rendahnya tingkat literasi politik berbanding lurus dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kondisi ini diperparah dengan maraknya hoaks yang beredar, terutama melalui media sosial.
“Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman politik yang memadai, mereka cenderung apatis atau justru mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar,” jelas Bayu.
Peran Politik Warga dalam Demokrasi
Bayu menekankan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi, tidak hanya saat pemilu tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
“Peran politik warga tidak berhenti di bilik suara. Mereka harus aktif dalam menyampaikan aspirasi, terlibat dalam diskusi publik, hingga mengawasi jalannya pemerintahan,” tambahnya.
Tantangan yang Dihadapi
Sementara itu, Asmuri Aji memaparkan sejumlah tantangan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Ia menyebut rendahnya akses terhadap informasi yang valid, meningkatnya apatisme politik, serta kurangnya pendidikan politik yang berkelanjutan sebagai hambatan utama.
“Banyak masyarakat yang masih jauh dari akses informasi yang benar. Di sisi lain, ada juga yang sudah tidak peduli lagi dengan politik karena merasa tidak berdampak langsung,” ungkap Asmuri.
*Strategi Peningkatan Kesadaran Politik*
Untuk menjawab tantangan tersebut, Asmuri menawarkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan edukasi politik berbasis komunitas hingga pemanfaatan media digital sebagai sarana literasi.
“Kita harus masuk ke ruang-ruang masyarakat, memberikan edukasi yang sederhana dan mudah dipahami. Media sosial juga harus dimanfaatkan sebagai alat pendidikan politik, bukan justru menjadi ladang penyebaran hoaks,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas literasi politik.
Dampak terhadap Kualitas Demokrasi
Sabaruddin menambahkan, tingkat literasi politik yang baik akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Masyarakat yang cerdas secara politik akan mampu memilih pemimpin yang berkualitas serta mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebaliknya, rendahnya literasi politik dapat melahirkan demokrasi yang rentan terhadap manipulasi informasi dan kepentingan sempit.
“Jika masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, maka demokrasi kita akan lebih sehat, partisipatif, dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran,” tutupnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi politik semakin meningkat, sehingga mampu memperkuat demokrasi daerah secara berkelanjutan.
