KONGBENG – Beragam suku, agama, ras, dan golongan (SARA) di Indonesia adalah kekayaan yang tiada tara. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan tersebut bisa menjadi potensi konflik di kemudian hari. Hal inilah yang mendorong dibentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di berbagai wilayah, termasuk di wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), seperti Muara Wahau, Telen, dan Kongbeng.
Camat Muara Wahau Marlianto, mengatakan tujuan utama dibentuknya FPK adalah memperkuat persatuan melalui komunikasi harmonis antarwarga. Dengan kata lain, FPK adalah wadah bagi masyarakat untuk saling berdialog, bekerja sama, dan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul.
“Forum ini mendorong dialog, komunikasi, dan kerja sama antarwarga guna menciptakan harmoni sosial, sekaligus menjaga keutuhan NKRI,” tutur Camat Muara Wahau Marlianto saat mengukuhkan pengurus FPK.
Acara pengukuhan digelar di Desa Makmur Jaya, Kecamatan Kongbeng dan disaksikan langsung oleh masyarakat setempat dihadiri jajaran kecamatan. Pengukuhan FPK dilakukan secara bergantian oleh Camat Muara Wahau Marlianto, Camat Telen Petrus Ivung, serta Sekretaris Camat Kombeng. Para pengurus selanjutnya akan bertugas untuk periode 2024-2029.
Pengukuhan FPK diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjadi momentum dalam membangun kesadaran tentang pentingnya memelihara kebhinekaan. Selama ini, FPK di wilayah pedalaman, sering kali dihadapkan pada tantangan sosial akibat keragaman penduduknya.
Hadirnya FPK diharapkan mampu menjadi wadah untuk meredam potensi konflik di tengah masyarakat. FPK juga memiliki tugas menjalin kerja sama lintas suku, agama, dan golongan sehingga tercipta kehidupan yang lebih harmonis di setiap lapisan masyarakat.
Pengukuhan FPK di tiga kecamatan Kutim sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat persatuan bangsa melalui berbagai upaya strategis. Dengan adanya FPK di tingkat kecamatan, diharapkan semangat kebangsaan dan toleransi semakin terjaga. Ada banyak kegiatan yang akan digelar FPK dengan melibatkan partisipasi masyarakat, seperti diskusi lintas budaya, kerja bakti bersama, hingga kegiatan edukasi terkait pentingnya menjaga keutuhan NKRI. (*)
