“Dekat dengan rakyat dan terus berkomunikasi dengan rakyat, saya percaya, menjadi kekuatan moral bagi saya ketika memperoleh kesempatan menjadi perwakilan rakyat sebagai anggota DPRD.” ~ Ronal Stephen Lonteng
Samarinda- Kalimat itu menggambarkan cara Ronal Stephen Lonteng memandang jabatan politik. Bagi politisi PDI Perjuangan tersebut, kursi di parlemen bukan semata-mata hasil dari kontestasi elektoral. Di baliknya terdapat perjalanan panjang, kedisiplinan keluarga, pengalaman berorganisasi, pengabdian di partai, serta perjumpaan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.
Ronal kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Kecamatan Sungai Kunjang. Periode tersebut menjadi pengalaman pertamanya duduk sebagai legislator di Gedung DPRD Kota Samarinda, kawasan Jalan Basuki Rahmat.
Pada Pemilu 2024, ia memperoleh dukungan sebanyak 2.304 suara dari masyarakat Sungai Kunjang. Perolehan tersebut mengantarkannya masuk ke parlemen sekaligus membawa tanggung jawab baru: memastikan suara masyarakat yang pernah ia datangi, dengarkan, dan rasakan dapat diperjuangkan melalui kebijakan.
“Ini adalah pekerjaan dan amanah dari rakyat yang harus saya tuntaskan selama satu periode. Apa pun tantangannya, saya harus memberikan perhatian lebih, khususnya kepada masyarakat di daerah pemilihan saya di Sungai Kunjang,” ujar Ronal.
Tumbuh dalam Keluarga yang Menjunjung Disiplin
Ronal Stephen Lonteng lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 1 September 1982. Ia merupakan anak dari pasangan Hendrik Lonteng dan Sartje Rosang.
Ayahnya, Hendrik Lonteng, adalah seorang pensiunan Tentara Nasional Indonesia. Sementara ibunya, Sartje Rosang, merupakan ibu rumah tangga. Ronal tumbuh bersama seorang saudara dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan tradisi kedisiplinan dan pengabdian.
Darah perjuangan itu juga mengalir dari generasi sebelumnya. Kakeknya merupakan seorang veteran, sementara salah seorang pamannya juga berprofesi sebagai tentara. Lingkungan keluarga tersebut secara perlahan membentuk cara Ronal memahami kedisiplinan, tanggung jawab, moralitas, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
“Karena kakek saya seorang veteran, paman saya tentara, dan bapak saya juga tentara, lingkungan itu akhirnya membentuk karakter saya. Saya belajar tentang kedisiplinan serta bagaimana menjunjung moral dan etika dalam bermasyarakat,” tuturnya.
Bagi Ronal, manusia tidak dapat hidup hanya untuk dirinya sendiri. Sebagai makhluk sosial, seseorang harus berupaya memberikan manfaat bagi orang lain. Nilai tersebut kemudian menjadi salah satu prinsip yang terus dibawanya dalam perjalanan pendidikan, organisasi, partai politik, hingga lembaga legislatif.
Berjalan Kaki ke Sekolah dan Belajar Memimpin
Masa kecil Ronal dilalui di Kota Manado. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 34 Manado pada 1987 hingga 1994. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Santo Mikael Manado pada 1994 hingga 1997.
Perjalanan ke sekolah pada masa tersebut bukan sesuatu yang mudah. Keterbatasan kendaraan dan kesibukan kedua orang tuanya membuat Ronal harus terbiasa berjalan kaki menuju sekolah.
Keadaan itu memaksanya belajar mengatur waktu sejak usia dini. Ia harus berangkat lebih awal, menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, dan memastikan dirinya tetap tiba di sekolah tepat waktu.
“Dari SD sampai SMP, itu merupakan masa yang cukup menantang bagi saya. Saya harus berjalan kaki ke sekolah karena pada waktu itu kendaraan belum sebanyak sekarang. Orang tua juga sibuk bekerja, sehingga saya harus berjibaku dengan waktu,” kenangnya.
Kesulitan tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sekolah. Ketika duduk di bangku SMP, Ronal dipercaya menjadi ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS.
Kepercayaan itu menjadi salah satu pengalaman awal yang membentuk ketertarikannya terhadap organisasi dan kepemimpinan. Ia mulai belajar mengoordinasikan teman-temannya, membantu sekolah menjalankan kegiatan, serta mendorong terlaksananya program ekstrakurikuler bagi para siswa.
“Dari sana, karakter saya dalam berorganisasi semakin terbentuk. Saya mulai berpikir bagaimana mengoordinasikan teman-teman agar dapat membantu sekolah menjalankan program ekstrakurikuler dan kegiatan para murid,” katanya.
Ronal juga aktif mengikuti kegiatan Pramuka. Di luar kegiatan formal sekolah, ia terlibat dalam berbagai aktivitas seni dan budaya, termasuk kegiatan yang memperkenalkan kesenian masyarakat Minahasa.
Pengalaman tersebut memperluas pergaulannya. Ia tidak hanya belajar memimpin, tetapi juga memahami pentingnya kerja sama, kebersamaan, serta penghargaan terhadap budaya dan identitas masyarakat.
Paskibraka dan Masa Pencarian Arah Hidup
Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, Ronal melanjutkan sekolah di SMA PGRI Kali Pineleng, Minahasa, pada 1997 hingga 2000.
Pada masa SMA, ketertarikannya terhadap kepemimpinan semakin kuat. Ia mengikuti kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka serta berbagai aktivitas sekolah lainnya.
Dalam kegiatan baris-berbaris, Ronal belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditunjukkan oleh orang yang berdiri sebagai komandan upacara. Dalam setiap kelompok juga terdapat pemimpin regu yang bertanggung jawab memastikan anggotanya bergerak secara tertib dan serempak.
Pengalaman mengikuti Paskibraka memperkuat kedisiplinan yang sebelumnya telah ia dapatkan dari lingkungan keluarga.
“Sejak SD saya memang menyukai kegiatan kepemimpinan. Dalam Paskibraka, misalnya, sebelum ada komandan upacara terdapat pimpinan regu. Dari situ saya terlatih mengikuti berbagai kegiatan dan memahami tanggung jawab di dalam kelompok,” jelasnya.
Masa SMA disebut Ronal sebagai salah satu fase penting dalam hidupnya. Pada periode tersebut, ia mulai mengenal dunia yang lebih luas sekaligus memikirkan masa depan.
Sebagaimana banyak remaja lainnya, ia berhadapan dengan masa pancaroba, pencarian jati diri, serta pertanyaan tentang pekerjaan dan kehidupan setelah sekolah.
“Masa remaja merupakan masa ketika kita mulai mengenal dunia yang lebih nyata. Saat SMA, tantangan bagi saya adalah bagaimana menatap masa depan. Apakah saya akan beruntung dalam pekerjaan? Dari situ saya berpikir bahwa saya harus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan melanjutkan kuliah,” ujarnya.
Menyeberangi Lautan Menuju Samarinda
Keinginan melanjutkan pendidikan membawa Ronal meninggalkan kota kelahirannya. Pada 2001, ia menyeberangi lautan dari Manado menuju Samarinda, Kalimantan Timur.
Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam kehidupannya. Ia harus meninggalkan keluarga, lingkungan pergaulan, dan kota tempatnya tumbuh untuk memulai perjalanan baru di tanah perantauan.
“Nasib membawa saya mengarungi lautan. Saya harus melanjutkan pendidikan di luar kota kelahiran, dari Manado menuju Samarinda,” katanya.
Pada 2002, Ronal diterima sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian. Ia menyelesaikan pendidikan tersebut pada 2008 dan memperoleh gelar Sarjana Pertanian.
Namun, kehidupan kampus bagi Ronal tidak hanya berlangsung di ruang perkuliahan. Sejak tahun pertama, ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan memperluas pergaulan.
Keinginannya untuk memiliki banyak teman mendorong Ronal bergabung dalam himpunan mahasiswa. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Universitas Mulawarman pada 2002 hingga 2004. Selanjutnya, ia terlibat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada 2004 hingga 2005.
Melalui organisasi kampus, Ronal kembali menemukan ruang untuk mengembangkan karakter kepemimpinannya.
“Organisasi membentuk watak kita dalam kehidupan sosial. Saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah, bukan hanya melalui bangku pendidikan, tetapi juga melalui proses berorganisasi,” ungkapnya.
Latar belakang pendidikan pertanian juga memengaruhi cara Ronal memandang pembangunan. Ia percaya bahwa lulusan fakultas pertanian memiliki posisi penting bagi kehidupan bangsa karena sektor pertanian berkaitan langsung dengan pangan, kehidupan masyarakat, dan keberlanjutan negara.
“Saya percaya lulusan fakultas pertanian adalah orang-orang yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa,” katanya.
Berkenalan dengan PDI Perjuangan
Setelah menyelesaikan pendidikan pada 2008, Ronal tidak pernah membayangkan dirinya akan menempuh perjalanan panjang di dunia politik.
Pertemuannya dengan PDI Perjuangan membuka jalan baru. Ia melihat partai politik sebagai ruang untuk memperluas pengalaman organisasi, mengembangkan pola pikir, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam skala yang lebih besar.
Perjalanan awalnya dimulai melalui Relawan Perjuangan Demokrasi atau Repdem. Pada 2009, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Repdem Samarinda.
Setahun kemudian, pada 2010, Ronal mendapatkan amanah sebagai Koordinator Departemen Politik DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Jabatan tersebut merupakan posisi formal pertamanya dalam struktur kepartaian PDI Perjuangan.
“Pada 2010, saya diberikan amanah oleh PDI Perjuangan Kalimantan Timur menjadi Koordinator Departemen Politik. Departemen tersebut merupakan bagian dari salah satu bidang di struktur partai. Itulah jabatan pertama saya di PDI Perjuangan,” jelas Ronal.
Tidak berselang lama, ia dipercaya memimpin DPD Repdem Kalimantan Timur. Amanah tersebut dijalankannya selama kurang lebih 14 tahun, sejak 2010 hingga 2024.
Repdem merupakan salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan yang memiliki perhatian terhadap advokasi buruh, nelayan, dan masyarakat miskin perkotaan. Melalui organisasi itu, Ronal banyak berinteraksi dengan masyarakat yang menghadapi persoalan sosial, ekonomi, ketenagakerjaan, dan akses terhadap kebijakan pemerintah.
“Di Repdem, kami memiliki karakter gerakan yang berhubungan dengan advokasi buruh, nelayan, dan masyarakat miskin kota. Itu menjadi segmen kegiatan organisasi kami,” katanya.
Pengalaman tersebut mempertemukannya dengan banyak orang dari latar belakang berbeda. Ia bertemu dengan aktivis, pekerja, masyarakat pesisir, kelompok miskin perkotaan, hingga kader partai yang memiliki gagasan dan semangat perjuangan serupa.
Ronal memperkirakan perjalanan pengabdiannya bersama PDI Perjuangan telah berlangsung sekitar 17 tahun jika dihitung sejak keterlibatan awalnya dalam organisasi sayap partai.
Perjalanan politik Ronal tidak berhenti pada jabatan struktural. Pada 2012, ia mengikuti pendidikan kader tingkat nasional PDI Perjuangan dan dinyatakan lulus sebagai kader pendidik.
Dalam sistem kaderisasi PDI Perjuangan, terdapat beberapa tingkatan pendidikan, yaitu tingkat pratama, madya, dan utama. Pendidikan kader menjadi bagian penting dalam membentuk pemahaman ideologi, kemampuan organisasi, kedisiplinan, serta keterampilan politik para kader.
Sebagai kader pendidik, Ronal mendapatkan kesempatan memberikan materi dalam berbagai kegiatan kaderisasi partai.
Salah satu pengalaman yang paling berkesan terjadi pada 2013. Ketika Kalimantan Utara masih berada dalam satu wilayah administratif dengan Kalimantan Timur, Ronal berkeliling ke berbagai daerah selama hampir tiga bulan.
Ia mendatangi wilayah-wilayah yang berjauhan untuk mengisi materi kaderisasi dan memperkuat struktur partai. Perjalanan tersebut membuatnya semakin mengenal karakter geografis, sosial, dan politik Kalimantan Timur serta Kalimantan Utara.
“Pada 2013, ketika Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih menjadi satu provinsi, saya berkeliling hampir tiga bulan dan jarang pulang. Saya mengisi materi dalam berbagai kegiatan kaderisasi partai,” kenangnya.
Di samping menjalankan peran sebagai kader pendidik, Ronal juga terlibat dalam kerja-kerja pemenangan pemilu.
Pada 2015 hingga 2019, ia dipercaya menjadi Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional atau BSPN PDI Perjuangan Kalimantan Timur. BSPN memiliki peran strategis dalam mempersiapkan saksi, mengawal proses pemungutan suara, serta memastikan suara partai dan calon dapat dijaga sesuai ketentuan.
Pada 2018, Ronal juga menjalankan peran sebagai pelatih saksi nasional PDI Perjuangan Kalimantan Timur.
Selanjutnya, pada periode 2020–2024, ia dipercaya menjadi Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Badiklat PDI Perjuangan Kalimantan Timur. Jabatan itu membawanya kembali pada bidang yang sejak awal telah ia tekuni, yaitu pendidikan dan kaderisasi partai.
Saat ini, Ronal dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif dan Legislatif DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda.
Pengalaman panjang tersebut memberinya pemahaman mengenai organisasi partai, pendidikan kader, pengelolaan saksi, strategi pemenangan, komunikasi politik, dan hubungan dengan masyarakat.
Dari Penggerak Partai Menjadi Calon Legislator
Setelah bertahun-tahun membantu kerja organisasi dan sejumlah pimpinan partai di lembaga legislatif, Ronal akhirnya mendapatkan perintah untuk maju sebagai calon anggota DPRD Kota Samarinda pada Pemilu 2024.
Keputusan itu menghadirkan perasaan yang berbeda. Selama ini, ia lebih sering bekerja di belakang layar, mendukung proses kaderisasi, menyusun strategi pemenangan, serta membantu kebutuhan politik para pimpinan partai.
Kini, ia harus tampil sendiri di hadapan masyarakat dan meminta kepercayaan sebagai calon wakil rakyat.
Ronal mengakui bahwa langkah tersebut diambil dengan keberanian, semangat, dan kepatuhan terhadap perintah partai. Ia tidak hanya harus memperkenalkan diri, tetapi juga membangun hubungan langsung dengan masyarakat di Kecamatan Sungai Kunjang.
“Dengan niat dan sedikit kenekatan, saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Modal saya adalah semangat dan perintah partai. Saya harus turun melakukan sosialisasi kepada warga agar mereka mengenal saya dan bersedia memberikan hak suaranya,” tuturnya.
Ia menyebut proses tersebut sebagai “tantangan yang romantis”. Romantis bukan dalam arti tanpa kesulitan, melainkan karena di dalamnya terdapat perjumpaan emosional antara calon pemimpin dan masyarakat.
Ronal mendatangi rumah-rumah warga, menghadiri pertemuan masyarakat, mendengar keluhan, serta menyaksikan langsung kondisi lingkungan mereka.
Dalam menjalani proses itu, ia membawa sebuah moto sederhana: Datang, Dengarkan, dan Rasakan.
“Tantangan itu sangat emosional bagi saya. Saya harus mendengar karena moto saya adalah datang, dengarkan, dan rasakan. Tidak jarang saya datang ke suatu tempat dan warga langsung menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami,” katanya.
Salah satu aspirasi yang diterima Ronal datang dari masyarakat Kelurahan Karang Asam. Warga mengeluhkan persoalan banjir yang telah lama mereka rasakan.
Ronal menyadari bahwa menyelesaikan persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, ia berusaha mengumpulkan informasi, mempelajari penyebabnya, serta memasukkan kebutuhan penanganan banjir ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD.
“Ada warga di Kelurahan Karang Asam yang mengharapkan solusi terhadap banjir yang selama ini mereka rasakan. Perlahan saya mengumpulkan informasi dan memperjuangkannya melalui pokok-pokok pikiran DPRD,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Ronal juga memberi perhatian terhadap kegiatan kepemudaan dan kemasyarakatan. Ia berusaha kembali mendatangi kelompok-kelompok yang sebelumnya pernah ditemui selama masa kampanye.
Menurutnya, hubungan dengan warga tidak boleh berhenti setelah pemungutan suara selesai. Aspirasi yang didengar selama proses pencalonan harus tetap diperjuangkan setelah seorang calon terpilih menjadi anggota DPRD.
Ia menyadari bahwa tidak semua harapan dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Meski demikian, komunikasi harus tetap terjaga agar masyarakat mengetahui proses yang sedang berjalan.
“Rasa emosional dan romantis yang dahulu saya dapatkan ketika mendengar cerita mereka harus saya perjuangkan. Saya yakin seseorang tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini apabila tidak memiliki kemampuan komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat,” ujarnya.
Kedekatan itulah yang disebut Ronal sebagai kekuatan moral. Dukungan sebanyak 2.304 suara dari masyarakat Sungai Kunjang bukan hanya angka elektoral, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan masyarakat itulah yang memastikan saya hari ini dapat berada di DPRD Kota Samarinda. Amanah tersebut harus saya tuntaskan,” tegasnya.
Mengemban Amanah Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda
Setelah resmi menjadi anggota DPRD Kota Samarinda, Ronal ditempatkan oleh PDI Perjuangan di Komisi I. Ia kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda.
Menurut Ronal, pembagian posisi di lembaga legislatif berkaitan dengan proporsi kursi dan perolehan suara masing-masing partai politik. Karena itu, setiap jabatan di DPRD juga merupakan bagian dari tanggung jawab politik partai kepada masyarakat.
Komisi I membidangi persoalan hukum dan pemerintahan. Mitra kerjanya mencakup berbagai perangkat daerah dan lembaga, antara lain instansi yang membidangi perizinan, kepegawaian, administrasi kependudukan, ketenteraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan politik, serta urusan pertanahan.
Komisi I juga berhubungan dengan sejumlah instansi vertikal, seperti Badan Pertanahan Nasional serta unsur keamanan TNI dan Polri.
“Di Komisi I, mitra kami berkaitan dengan hukum dan pemerintahan. Ada dinas perizinan, BKPSDM, Disdukcapil, Satpol PP, Kesbangpol, BPN, serta unsur keamanan TNI dan Polri,” jelasnya.
Namun, Ronal menegaskan bahwa tugasnya sebagai anggota DPRD tidak terbatas pada bidang kerja Komisi I. Ia tetap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan perangkat daerah lainnya ketika menerima aspirasi masyarakat.
Menurutnya, anggota DPRD tetap memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan dasar warga, khususnya pelayanan publik.
“Walaupun kami memiliki mitra khusus, tanggung jawab kepada warga Samarinda tidak dapat dibatasi hanya berdasarkan mitra komisi. Saya tetap berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan karena persoalan masyarakat saling berkaitan,” katanya.
Salah satu persoalan yang kerap mendapatkan perhatian Komisi I adalah konflik lahan dan pertanahan.
Samarinda sebagai kota yang terus berkembang menghadapi berbagai persoalan terkait kepemilikan, pemanfaatan, perizinan, dan tumpang tindih penguasaan lahan. Konflik dapat melibatkan masyarakat, perusahaan, maupun pemerintah.
Dalam kondisi tersebut, Ronal memandang DPRD harus menjalankan fungsi sebagai fasilitator dan mediator. Lembaga legislatif harus membuka ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan dan mencari titik temu.
“Kami sering mengawal persoalan konflik lahan atau pertanahan. DPRD merupakan lembaga fasilitator dan mediator. Lembaga ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan rasa keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses mediasi tidak hanya diarahkan untuk menentukan pihak yang benar atau salah. Hal yang tidak kalah penting adalah menemukan benang merah persoalan dan merumuskan penyelesaian yang memberikan kepastian serta rasa keadilan.
“Tidak semata-mata langsung menentukan benar atau salah, tetapi kami harus mencari benang merah untuk menemukan penyelesaian yang dibutuhkan masyarakat Kota Samarinda,” tambahnya.
Perspektif Terhadap Pembangunan Kota Samarinda
Dalam melihat pembangunan Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun, Ronal memberikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan.
Sebagai anggota Komisi I yang salah satunya bermitra dengan instansi perizinan, ia menilai prosedur pemerintahan tetap harus mengikuti ketentuan. Namun, penerapan aturan tidak boleh terlalu kaku hingga menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha.
Ronal berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terbuka, dan tetap sesuai prosedur.
“Saya menghormati seluruh pihak, terutama para pelaksana teknis di organisasi perangkat daerah. Tata aturan tetap harus dijalankan, tetapi jangan diterapkan terlalu kaku. Prosesnya harus lebih memudahkan siapa pun yang ingin membantu pembangunan Kota Samarinda,” katanya.
Kemudahan pelayanan dinilai penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana maupun pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah harus mampu membangun sistem birokrasi yang memberi kepastian tanpa kehilangan orientasi pelayanan.
Menurut Ronal, aturan seharusnya menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, bukan menjadi penghalang bagi masyarakat yang ingin memperoleh hak atau mengembangkan kegiatan usaha secara legal.
Ronal mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketiga fungsi tersebut harus diarahkan untuk memastikan pembangunan Kota Samarinda berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda benar-benar fokus membangun kota yang modern dan mampu menjalankan peran sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Namun, pembangunan tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui infrastruktur fisik. Menurut Ronal, fondasi utama pembangunan justru terletak pada manusia.
“Kalau Samarinda ingin menjadi kota modern dan penyangga IKN, yang pertama harus dibangun adalah mental dan moral melalui pendidikan. Baik kualitas pendidik, sarana dan prasarana, maupun kesempatan bagi setiap anak untuk bersekolah,” tegasnya.
Ia berpandangan bahwa benteng utama pembangunan bangsa dan negara adalah kemampuan melahirkan manusia yang pintar, cerdas, berkarakter, dan memiliki moral.
Karena itu, persoalan pendidikan harus menjadi agenda prioritas pemerintah kota.
Ronal menyampaikan keprihatinannya karena masih ada keluarga yang menghadapi kesulitan ketika hendak menyekolahkan anak.
Menurutnya, setiap anak seharusnya dapat mengikuti pendidikan dengan rasa aman dan nyaman. Mereka tidak boleh dibebani kekhawatiran mengenai biaya buku, seragam, maupun kebutuhan dasar pendidikan lainnya.
“Keprihatinan saya hari ini adalah masih adanya tantangan untuk mengajak anak bersekolah dengan aman dan nyaman. Jangan sampai mereka terus memikirkan biaya pendidikan, membeli buku, atau membeli seragam,” ujarnya.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kota Samarinda yang telah mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai ketentuan, yakni sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran daerah.
Meski demikian, besarnya anggaran harus diikuti peningkatan mutu tenaga pendidik. Guru dan tenaga kependidikan perlu mendapatkan penguatan kapasitas agar mampu memahami perkembangan metode pembelajaran serta karakter peserta didik.
Tenaga pendidik, menurut Ronal, harus mampu membangun hubungan yang baik dengan murid. Proses mengajar tidak boleh terlalu kaku, tetapi tetap harus mempertahankan etika, kedisiplinan, dan nilai moral.
“Kita membutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas dan memahami perkembangan metode pengajaran. Mereka harus mengetahui bagaimana berhadapan dengan murid secara baik, tidak terlalu kaku, tetapi juga tidak meninggalkan etika dan moral,” katanya.
Selain kualitas tenaga pendidik, Ronal menyoroti ketersediaan gedung sekolah.
Pertumbuhan penduduk dan luasnya wilayah Samarinda membuat kebutuhan sekolah terus meningkat. Apabila tidak direncanakan secara serius, kekurangan ruang belajar dapat menghambat kesempatan anak melanjutkan pendidikan.
Ronal berharap pemerintah tidak menggunakan pendekatan “tiba masa, tiba akal”, yakni baru mencari solusi ketika persoalan telah terjadi.
Perencanaan harus didasarkan pada pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, daya tampung sekolah, jarak tempat tinggal siswa, serta proyeksi kebutuhan pendidikan dalam beberapa tahun mendatang.
“Pemerintah kota harus benar-benar mempelajari dan menyimak persoalan ini. Jangan sampai ada lagi anak yang sulit mendapatkan kesempatan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya karena keterbatasan gedung atau daya tampung,” ujarnya.
Menurutnya, memperbanyak sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang hasilnya akan menentukan masa depan Samarinda.
Setelah pendidikan, sektor kesehatan menjadi perhatian penting bagi Ronal.
Ia berpandangan bahwa kecerdasan harus didukung oleh kondisi kesehatan yang baik. Pembangunan sumber daya manusia tidak akan berjalan sempurna apabila masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Ronal mengapresiasi berbagai upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan kesadaran kesehatan sejak dini, termasuk program pencegahan stunting.
Angka stunting yang telah menunjukkan perkembangan positif, menurutnya, harus terus ditekan hingga mencapai nol persen.
“Program pencegahan stunting harus terus ditingkatkan. Harapannya, stunting di Kota Samarinda benar-benar dapat ditekan sampai nol persen,” katanya.
Perhatian kesehatan juga harus diberikan secara menyeluruh, mulai dari masa kehamilan, kelahiran, pertumbuhan balita, usia produktif, hingga lanjut usia.
Karena itu, Ronal mendorong penguatan program dan bantuan bagi Posyandu balita maupun Posyandu lansia. Pelayanan kesehatan berbasis lingkungan dinilai efektif karena dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
Ia juga meminta pemerintah memastikan adanya keadilan dalam pembiayaan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Menurut Ronal, penentuan penerima bantuan tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat angka penghasilan secara administratif. Pemerintah perlu menilai kondisi nyata masyarakat agar bantuan diberikan kepada orang yang memang pantas dan membutuhkan.
“Tidak bisa hanya dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan. Pemerintah harus benar-benar melihat siapa yang seharusnya mendapatkan hak dan bantuan kesehatan secara layak,” ujarnya.
Baginya, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, pertumbuhan kota dapat dirasakan secara bersama dan menghadirkan rasa keadilan.
Tantangan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kedewanan
Sebagai anggota DPRD, Ronal melihat terdapat sejumlah tantangan dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Dalam fungsi legislasi, tantangan utama adalah melahirkan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan karakter lokal dan memenuhi rasa keadilan.
Ronal menilai terdapat aturan turunan yang terkadang belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan kondisi antardaerah. Kebijakan yang dapat diterapkan di Jakarta, misalnya, belum tentu dapat diberlakukan dengan pendekatan yang sama di Samarinda.
“Samarinda memiliki tingkat ekonomi, karakter masyarakat, dan kondisi wilayah yang berbeda dengan Jakarta. Karena itu, aturan harus memperhatikan konteks lokal dan tetap mengedepankan rasa keadilan,” jelasnya.
Menurut Ronal, aturan yang baik harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana teknis.
Apabila pemerintah, DPRD, masyarakat, dan pelaku usaha dapat bersinergi, kebijakan akan lebih mudah diterapkan.
“Orientasinya harus tetap pada pelayanan prima. Ketika aturan mengedepankan rasa keadilan, saya yakin aturan itu akan lebih mudah dan cepat dilaksanakan,” katanya.
Lebih lanjut ia pun menyampaikan tantangan d Dalam menjalankan fungsi pengawasan, di mana DPRD membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak.
Ketika menerima laporan masyarakat atau terjadi peristiwa tertentu, DPRD dapat melakukan inspeksi mendadak, rapat dengar pendapat, maupun pertemuan dengan instansi terkait.
Ronal berharap pemerintah membuka ruang komunikasi secara lebih luas agar tidak muncul perbedaan penafsiran antara legislatif dan eksekutif.
“Ketika kami melakukan sidak sebagai respons atas laporan warga atau kejadian tertentu, kami berharap pemerintah membuka ruang komunikasi. Jangan sampai muncul arus penafsiran yang berbeda antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan tidak selalu dimaksudkan untuk mencari kesalahan pemerintah. Pengawasan juga menjadi sarana evaluasi, koreksi, dan perbaikan pelayanan publik.
Hubungan antara DPRD dan pemerintah kota harus diletakkan dalam semangat kemitraan yang kritis dan konstruktif.
Selain itu, dalem fungsi penganggaran, Ronal menegaskan bahwa anggaran pemerintah berasal dari pajak dan kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Ia menyadari pemerintah daerah sedang menghadapi tantangan efisiensi akibat perubahan maupun pemangkasan kapasitas fiskal dari pemerintah pusat.
Namun, efisiensi tidak boleh hanya dipahami sebagai pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai kemampuan mengoptimalkan anggaran yang tersedia agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata.
“Anggaran yang digunakan berasal dari uang pajak masyarakat. Karena itu, sudah seharusnya dikembalikan sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat,” tegas Ronal.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan fiskal harus mendorong pemerintah menentukan prioritas secara lebih disiplin. Program yang menyentuh pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, infrastruktur lingkungan, dan kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan perhatian.
“Efisiensi bukan sekadar penghematan. Efisiensi adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran yang ada agar benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” katanya.
Harapan Terhadap Kota Samarinda, Mendorong Pembangunan dari Pinggiran
Ronal berharap pembangunan Kota Samarinda tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan.
Ia menilai ketimpangan masih dirasakan sebagian masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi mikro, akses pelayanan, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lingkungan.
Menurutnya, membangun kota idealnya dimulai dengan memperkuat wilayah pinggiran. Kawasan di luar pusat kota merupakan penyangga kehidupan perkotaan dan tidak boleh hanya menjadi pelengkap pembangunan.
“Membangun kota seharusnya dimulai dari luar menuju ke dalam. Pembangunan jangan hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga harus memberikan perhatian kepada masyarakat di wilayah pinggiran,” katanya.
Ronal tetap memberikan penghargaan terhadap berbagai capaian dan penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Samarinda. Akan tetapi, penghargaan tersebut tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan evaluasi.
Di balik berbagai pencapaian, masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Walaupun Samarinda hari ini mendapatkan banyak penghargaan, kita tetap memiliki banyak pekerjaan rumah. Ke depan, warga di wilayah pinggiran harus lebih diperkuat karena mereka juga menjadi penyokong Kota Samarinda,” ujarnya.
Pembangunan yang ideal, menurutnya, adalah pembangunan yang menghadirkan rasa keadilan. Wajah kota tidak hanya dinilai dari kawasan pusat yang tertata, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat di gang, permukiman, bantaran, dan wilayah terluar kota.
Menjaga Amanah dari Sungai Kunjang
Bagi Ronal, perjalanan dari Manado menuju Samarinda bukan hanya perpindahan tempat tinggal. Perjalanan itu menjadi proses panjang pembentukan diri.
Ia pernah berjalan kaki menuju sekolah, menjadi ketua OSIS, mengikuti Pramuka dan Paskibraka, aktif dalam organisasi kampus, menyeberangi samudra untuk kuliah, berkeliling Kalimantan Timur memberikan pendidikan kader, mengawal saksi pemilu, serta mendampingi berbagai kelompok masyarakat.
Kini, seluruh pengalaman tersebut dibawanya ke DPRD Kota Samarinda.
Sebagai legislator periode pertama, Ronal menyadari masih banyak hal yang harus dipelajari dan dikerjakan. Namun, ia berkomitmen menjaga hubungan dengan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Sungai Kunjang yang telah memberikan kepercayaan.
Kursi di Gedung DPRD Kota Samarinda tidak ingin dipandangnya sebagai puncak perjalanan. Jabatan tersebut justru menjadi ruang pengabdian baru dengan tanggung jawab yang lebih besar.
Ia harus memastikan fungsi legislasi melahirkan aturan yang berkeadilan, fungsi pengawasan membuka ruang perbaikan, dan fungsi penganggaran mengembalikan manfaat kepada masyarakat.
Prinsipnya tetap sama seperti ketika ia mendatangi masyarakat selama masa pencalonan: datang, dengarkan, dan rasakan.
“Saya percaya kedekatan dan komunikasi dengan rakyat merupakan kekuatan moral. Selama masyarakat masih memberikan kepercayaan, saya harus terus datang, mendengar, merasakan, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tutup Ronal.
Profil Lengkap Ronal Stephen Lonteng
Nama lengkap: Ronal Stephen Lonteng, S.P.
Tempat dan tanggal lahir: Manado, 1 September 1982
Keluarga
Ayah: Hendrik Lonteng
Ibu: Sartje Rosang
Istri: Firsta Wulandari
Anak:
* Zabirilan Amru Putra Bumi
* Putri Kirana Larasati
* Tzurayaa Anjani Puri
Riwayat Pendidikan
* SD Negeri 34 Manado, 1987–1994
* SMP Santo Mikael Manado, 1994–1997
* SMA PGRI Kali Pineleng, Minahasa, 1997–2000
* Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian, 2002–2008
Riwayat Organisasi
* Ketua OSIS SMP Santo Mikael Manado, 1995–1997
* Himpunan Mahasiswa Universitas Mulawarman, 2002–2004
* Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, 2004–2005
* Wakil Ketua Bidang Wawasan dan Kebangsaan KNPI Kalimantan Timur, 2018–2019
Perjalanan Politik
* Wakil Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi Samarinda, 2009
* Koordinator Departemen Politik DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, 2010
* Ketua DPD Relawan Perjuangan Demokrasi Kalimantan Timur, 2010–2024
* Kader Pendidik Nasional PDI Perjuangan, 2012
* Sekretaris BSPN PDI Perjuangan Kalimantan Timur, 2015–2019
* Pelatih Saksi Nasional PDI Perjuangan Kalimantan Timur, 2018
* Sekretaris Badiklat PDI Perjuangan Kalimantan Timur, 2020–2024
* Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif dan Legislatif DPC PDI Perjuangan Kota Samarinda
Jabatan di DPRD Kota Samarinda
* Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2024–2029
* Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda
* Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Samarinda
* Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda
