TENGGARONG – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat koordinasi bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar untuk memastikan kelancaran dan integritas pelaksanaan Pilkada di wilayah ini.
Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Kutai Kartanegara yang Berintegritas dan Demokratis” berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana pada Sabtu (9/11/2024).
Rakor ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, yang hadir mewakili Pemkab.
Hadir pula Ketua Bawaslu Kukar Teguh Wibowo, jajaran unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat, lurah, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, partai politik, serta dua narasumber utama: akademisi Prof. Bambang Iswanto dan Komisioner KPU Kukar, Wiwin.
Forum ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi kesiapan serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.
Dalam sambutannya, Akhmad Taufik mengajak masyarakat Kukar untuk antusias menggunakan hak pilih mereka dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
“Netralitas mutlak bagi ASN. Sebagai abdi negara, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan pada kandidat manapun. Pelanggaran terhadap prinsip ini akan berakibat pada sanksi yang tegas,” ujar Taufik.
Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menggarisbawahi pentingnya rakor ini dalam menghadapi Pilkada yang tinggal menghitung hari.
“Pilkada sudah tinggal 18 hari lagi. Bagi masyarakat mungkin waktu ini terasa lama, tetapi bagi kami penyelenggara, waktu ini sangat berharga untuk memastikan segala persiapan berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan pelanggaran yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada.
Di tingkat kabupaten, Kukar berada di posisi ke-48 dalam daftar daerah yang rawan pelanggaran. Meski demikian, situasi Kukar dinilai cukup kondusif menjelang pemilihan.
“Alhamdulillah, mendekati 18 hari menjelang Pilkada, Kukar dalam kondisi yang cukup aman dan terkendali,” ungkap Teguh dengan optimis.
Dalam kesempatan ini, Teguh juga menyampaikan laporan terkait pelanggaran yang telah ditangani Bawaslu Kukar.
Sejauh ini, Bawaslu mencatat ada 11 kasus pelanggaran dengan berbagai bentuk, yang menurut Teguh masih berada dalam taraf normal dan belum menjadi ancaman serius bagi jalannya Pilkada.
Ia menekankan bahwa kerja sama seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban selama masa pemilihan.
“Mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan proses demokrasi di Kukar berjalan dengan damai dan adil,” pungkas Teguh.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari para kandidat, tim kampanye, hingga masyarakat umum, untuk menjaga etika dan keharmonisan selama proses Pilkada berlangsung.
Dengan koordinasi yang semakin mantap, diharapkan Pilkada 2024 di Kukar dapat berlangsung dengan baik, menghadirkan pemimpin yang benar-benar dipercaya dan diterima oleh masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. (ADV)
