Samarinda — Pemerintah Kota Samarinda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 dengan melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat penyusunan program prioritas daerah, di Ballroom Aratula Bapperida Samarinda, Senin (1/4/2026).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pihaknya sengaja mengundang para narasumber untuk memberikan masukan kepada peserta, khususnya camat, lurah, dan perangkat daerah.
“Musrenbang RKPD 2027 ini kita memang mengundang para narasumber, sebenarnya bertujuan untuk memberikan masukan pada para peserta, khususnya camat kemudian lurah dan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam forum tersebut camat nantinya akan memaparkan usulan yang berasal dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Proses tersebut akan diikuti diskusi bersama perangkat daerah untuk menyelaraskan program.
“Karena nantinya camat akan memberikan paparan pada perangkat daerah, di situ nanti mereka adu argumen, sebab program usulan musrenbang dari tingkat kelurahan sampai kecamatan nanti akan kita pilah-pilah mana segmen yang bisa dimasukkan, misalnya dalam pertanian, perdagangan, perindustrian, atau infrastruktur. Nah itu yang nantinya perlu kita sinkronkan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga menghadirkan unsur legislatif, baik dari tingkat kota maupun provinsi, guna memperkaya masukan dalam penyusunan RKPD.
“Kita memang sengaja mendatangkan dari pihak legislatif, baik dari kota Samarinda maupun provinsi. Kita berharap juga mereka memberikan masukan,” katanya.
Marnabas mengungkapkan, tantangan paling krusial dalam penyusunan RKPD 2027 adalah banyaknya usulan yang masuk. Tercatat sekitar 8.800 usulan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
“Nah yang paling krusial dalam penyusunan RKPD 2027 tentunya adalah berbagai banyak usulan, ada sekitar 8.800 usulan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Berarti ada berapa triliun di situ yang perlu digelontorkan,” ungkapnya.
Sementara itu, kemampuan fiskal daerah masih terbatas, terlebih dengan adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak pada kondisi keuangan daerah.
“Sementara kemampuan fiskal kita hanya beberapa. Tapi sekali lagi kita berubah sekarang, bertransformasi dari bekerja keras menjadi bekerja cerdas,” tegasnya.
Ia mencontohkan, selama ini pembangunan sering kali hanya berfokus pada penyediaan fasilitas tanpa memperhatikan konektivitas dan keberlanjutan manfaatnya.
“Tadinya kita bekerja, misalnya membangun fasilitas seperti pariwisata rumah ulin di Sempaja. Bagaimana menghubungkan ini? Mereka sudah bekerja keras, lurah, camat. Nah bagaimana itu bisa hidup? Infrastruktur menuju ke sana, mana mau orang datang kalau jalannya rusak,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan perencanaan yang terintegrasi.
“Nah ini yang kita harapkan, dengan kondisi sekarang kita harus bekerja cerdas,” lanjutnya.
Marnabas juga menekankan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengeluhkan kondisi fiskal, tetapi harus mencari solusi yang konkret.
“Seperti kita ketahui dengan pemangkasan TKD yang berdampak terhadap menurunnya kondisi fiskal daerah, kita tidak boleh hanya mengumpat dan sebagainya, harus memikirkan jalan keluarnya,” katanya.
Sebagai bagian dari strategi, Pemkot Samarinda mulai mendorong penguatan branding kota melalui pengembangan kawasan dan fasilitas publik yang mampu menarik kunjungan.
“Makanya program Kota Samarinda sekarang branding-nya lain. Bagaimana ketika orang datang, kita siapkan berbagai fasilitas. Contohnya Teras Samarinda, mereka datang tentu bermalam dan belanja, itu akan meningkatkan PAD kita,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengoperasian pasar buah di kawasan Pasar Merdeka serta penataan Pasar Segiri agar aktivitas ekonomi lebih terpusat.
“Kita juga berharap tahun ini pasar buah bisa beroperasi di Pasar Merdeka. Jadi kalau orang datang, tidak lagi comot sana-sini, mereka bisa beli apa saja di satu tempat. Kemudian Pasar Segiri kita siapkan juga, kalau orang beli sayuran fokus di sana,” ujarnya.
Ia menegaskan, perubahan paradigma menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran ke depan.
“Nah itu yang kita harap, bekerja cerdas itu mengubah paradigma yang selama ini hanya sekadar bekerja saja. Padahal kita berharap setiap rupiah yang keluar dari APBD harus berdampak pada masyarakat,” pungkasnya.
