Samarinda – Upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi terus digencarkan di Kalimantan Timur. Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah dengan tema “Transparan Perencanaan Penganggaran Dalam Pemerintahan Yang Demokratis” di Jalan Mugirejo, Kelurahan Mugirejo, Samarinda, Jumat (13/3/2026) sore.
Kegiatan yang dimulai pukul 15.30 WITA ini menghadirkan dua narasumber, yakni Hairul Anwar dan Martin Apuy, serta diikuti masyarakat setempat yang antusias menyerap materi terkait pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam pemaparannya, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa transparansi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan berpihak pada rakyat.
“Perencanaan dan penganggaran yang transparan akan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Tanpa keterbukaan, potensi penyimpangan akan semakin besar,” ujar Ananda.
Sementara itu, Hairul Anwar menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat.
“Transparansi harus dibarengi dengan partisipasi. Masyarakat perlu diberi ruang untuk mengetahui, mengawasi, bahkan terlibat dalam proses penganggaran agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran,” ungkap Hairul.
Senada dengan itu, Martin Apuy menekankan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Ketika informasi anggaran dibuka secara jelas dan mudah diakses, kepercayaan publik akan tumbuh. Ini menjadi modal utama dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di daerah,” jelas Martin.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kalimantan Timur dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menyerap aspirasi warga secara langsung.
Dengan adanya kegiatan semacam ini, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan demokratis di Kalimantan Timur.
