TENGGARONG – Pjs Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak tahun 2024.
Kegiatan berlangsung di Swiss Hotel Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Rombongan itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Rombongan disambut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kaltim, para Pjs kabupaten/kota di Kaltim, KPU, Bawaslu, perwakilan TNI-Polri.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan maksud kehadiran dirinya bersama rombongan ialah sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memantau dan memastikan kelancaran pesta demokrasi yang ada di daerah-daerah.
Lebih lanjut, dirinya juga memuji langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara Pemilu dan forkopimda. Tapi, ia juga mengingatkan agar pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara tepat dan tidak melanggar hukum.
“Saya terima kasih ke Pak Pj Gubernur, tidak ada masalah dengan NPHD. Karena di tempat lain NPHD-nya sudah habis, padahal Pemilu nya belum apa-apa. Terpaksa kita bantu dengan APBN,” ujarnya, Senin (11/11/2024).
Pada kesempatan itu, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan akan potensi kerawanan pemilu, walaupun dirinya beranggapan secara umum kondisi Kaltim cukup kondusif.
Sementara itu, Pjs Bupati Kukar Bambang Arwanto ditemui setelah kegiatan mengatakan bahwa apa yang menjadi perhatian dari DPR RI terkait proses tahapan penyelenggaraan pilkada yang menjadi tugas pemerintah daerah, menurutnya di Kabupaten Kukar sendiri hal tersebut telah terlaksana dengan baik.
Adapun hal-hal spesifik seperti yang berkaitan dengan distribusi NPHD dan jaminan BPJS Kesehatan bagi penyelenggaraan pesta demokrasi, hingga kelengkapan logistik di Kukar telah dilaksanakan dan berjalan lancar hingga saat ini.
“Mereka tadi mengecek NPHD hibahnya dari provinsi untuk ke daerah itu apa sudah selesai, dan untuk konteks Kukar semua sudah selesai, BPJS juga sudah selesai,” ujar Bambang Arwanto.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemkab Kukar bersama unsur-unsur terkait seperti TNI-Polri juga telah melakukan mitigasi dan pemetaan, khususnya dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti potensi kerawanan pemilu.
“Mudah-mudahan aman terus, kita juga telah memetakan dan memitigasi, dan kita juga selalu mengkoordinasikan dengan forkopimda, kita memitigasi sampai sekarang juga aman, netralitas birokrasi juga sampai sekarang terpantau aman tidak ada laporan-laporan dan tidak ada kasus-kasus, semua aman terkendalikan,” ujarnya. (ADV)
