SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memilih berdialog dengan Pemprov Kaltim sebelum menggunakan forum rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas polemik penerimaan pajak daerah. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, mengatakan hasil komunikasi awal itu akan menentukan apakah dewan perlu memanggil pihak terkait.
Menurut Viktor, pendekatan persuasif memberi kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk menyampaikan penjelasannya langsung kepada dewan. Bila persoalan opsen dan bagi hasil pajak tidak terjawab lewat komunikasi tersebut, DPRD dapat membawa pembahasannya ke forum resmi.
Dalam RDP, pihak yang berkaitan dengan penetapan dan penyaluran penerimaan pajak dapat dimintai keterangan. Viktor menyebut pemanggilan itu sebagai langkah lanjutan jika diperlukan, bukan agenda yang sudah diputuskan.
Di luar jalur DPRD, politikus Partai Demokrat itu tidak menutup kemungkinan membahas langkah hukum dengan partainya. Opsi tersebut baru akan ia bawa ke pengurus Demokrat di tingkat daerah atau pusat apabila upaya komunikasi dan langkah politik tidak membuahkan hasil.
“Kalau memang ini tidak berhasil, saya akan komunikasi dengan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau DPP (Dewan Pimpinan Pusat) apakah kita akan melakukan gugatan atau apa,” ujar Viktor, Sabtu (21/11/2026)
Dengan demikian, belum ada keputusan Fraksi Demokrat untuk menggugat. Langkah yang sedang disiapkan DPRD Samarinda tetap komunikasi dengan Pemprov Kaltim, sementara pilihan hukum masih menunggu pembicaraan di internal partai. (Adv)













