SAMARINDA – Target penerimaan Kota Samarinda dari opsen dan bagi hasil pajak (BHP) berkurang Rp209 miliar. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan, meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bagaimana perubahan alokasi untuk Samarinda itu dihitung.
Menurut Viktor, angka akhir yang disampaikan belum menjawab pertanyaan dewan tentang dasar penyesuaian. DPRD ingin mendengar langsung dari Pemprov Kaltim metode yang digunakan untuk menentukan bagian kota dari kedua sumber penerimaan tersebut.
“Mengenai mekanisme perhitungan seperti apa, itulah yang DPRD ingin mengetahui pandangan dari pemprov,” kata Viktor, Sabtu (21/11/2026)
Selain besaran alokasi, ada persoalan lain yang belum terjawab: kapan dana yang menjadi bagian Samarinda masuk ke kas kota. Viktor mengatakan hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal penyalurannya. Angka Rp209 miliar sendiri merujuk pada pengurangan target, bukan jumlah transfer yang tertunda.
Bagi Viktor, kejelasan jumlah dan waktu penerimaan penting karena dana itu ikut membiayai pembangunan kota. Warga Samarinda, menurut dia, berkepentingan mengetahui berapa bagian daerah yang dapat digunakan untuk kebutuhan tersebut.
“Itu haknya masyarakat Samarinda yang digunakan nanti untuk pembangunan dan itu yang harus dikejar,” tegasnya. (Adv)













