SANGATTA – Menyongsong Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat langkah mitigasi konflik sosial untuk menjaga stabilitas selama proses pemilihan. Pjs Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma, meresmikan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang fokus pada mitigasi dan resolusi konflik. Acara ini dihadiri oleh penyelenggara Pilkada dan berbagai unsur pemerintah daerah dengan tujuan memastikan kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada.
Agus menekankan bahwa pemetaan wilayah dengan potensi konflik tinggi menjadi langkah utama dalam strategi mitigasi. “Daerah-daerah dengan sejarah konflik sosial dan persaingan politik yang tajam perlu mendapatkan perhatian khusus,” ujar Agus. Pemetaan wilayah ini diperlukan untuk mencegah gesekan sejak dini. Ia juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor yang melibatkan KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
“Jika ada tanda-tanda pergerakan konflik, semua pihak harus sigap. Tidak boleh ada kelambanan,” tegasnya. Agus juga menyoroti peningkatan kapasitas aparat keamanan, agar mereka mampu menangani massa dengan baik, memiliki komunikasi krisis yang baik, dan menggunakan kekuatan secara proporsional.
Penegakan hukum menjadi aspek penting lainnya. Tindakan provokatif, hoaks, atau kekerasan politik harus segera ditindak tegas untuk mencegah konflik berkembang. “Penegakan hukum yang adil dan cepat akan menjadi salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada yang aman,” imbuh Agus.
Dengan langkah mitigasi yang telah disiapkan, Agus berharap bahwa Pilkada 2024 di Kutim dapat berjalan damai dan aman. “Tujuan kita adalah menciptakan Pilkada yang damai, aman, dan tenteram. Semoga upaya ini bisa mengantar Kutai Timur ke arah yang lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.
Trisno, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, menyampaikan bahwa Bimtek ini diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen pemerintahan, termasuk Kesbangpol Kutim, Satpol PP, PPK, dan Panwaslu tingkat kecamatan. Bimtek yang diselenggarakan oleh Smart Academy ini memfokuskan materi pada mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, dan tahapan kebijakan Pilkada 2024.
“Materi yang kami sajikan sangat relevan dengan tantangan di lapangan. Mulai dari mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ujar Trisno. Narasumber acara ini berasal dari Universitas Pertahanan, BIN Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, dan Bawaslu Kutim, memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif.
Luas wilayah Kutim yang mencapai 35.747,50 km², dengan DPT sebanyak 297.994 orang tersebar di 701 TPS di 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada. “Kegiatan ini tidak hanya sekadar teori, tetapi juga menjadi ajang konsolidasi antarinstansi untuk menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan,” jelas Trisno.
Kondisi wilayah yang hampir setara dengan Provinsi Jawa Barat menuntut strategi mitigasi yang matang. “Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” tambah Trisno.
Agus menekankan bahwa masyarakat sipil, LSM, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif. Mereka dapat bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog dan mencegah ketegangan antarpendukung calon. Media sosial, yang sering kali menjadi sarana penyebaran provokasi, juga harus diawasi ketat. “Kita perlu memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” katanya.
Dengan strategi mitigasi yang kuat dan koordinasi lintas sektor, pemerintah Kutim optimistis bahwa Pilkada 2024 dapat berjalan lancar, aman, dan menjadi contoh proses demokrasi yang sehat bagi daerah lain. (ADV)
