TENGGARONG – Program seragam sekolah gratis untuk siswa-siswi tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dipastikan tetap berjalan pada tahun 2025.
Namun, pelaksanaannya masih menunggu regulasi resmi dari Bupati Kukar sebelum bisa direalisasikan kepada para penerima manfaat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor, menyampaikan bahwa anggaran untuk program ini tidak terdampak rasionalisasi efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah. Dana telah dialokasikan secara khusus dan siap digunakan setelah regulasi rampung.
“Sudah ter-ploting, tinggal menunggu regulasinya saja. Peraturan Bupati (Perbup) saat ini masih dalam proses. Setelah selesai, akan diterbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pelaksanaan. Begitu SK keluar, program langsung kita realisasikan,” ujar Thauhid, Kamis (7/8/2025).
Ia mengakui bahwa seragam gratis sangat dinantikan masyarakat, khususnya orang tua siswa yang baru memasuki tahun ajaran baru.
Meski sebagian besar wali murid sudah membelikan seragam untuk anak mereka, bantuan ini dinilai tetap membantu meringankan beban biaya pendidikan.
Program seragam sekolah gratis ini telah menjadi salah satu komitmen Pemkab Kukar untuk memperkuat layanan pendidikan dasar.
Menurut Thauhid, kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada bantuan material, tetapi juga sebagai wujud kesetaraan dan dukungan terhadap peserta didik dari berbagai latar belakang ekonomi.
Selain program seragam, Disdikbud Kukar juga terus mengupayakan peningkatan infrastruktur pendidikan. Saat ini, sejumlah proyek rehabilitasi dan penambahan fasilitas penunjang sekolah sedang dalam proses lelang.
Namun, sebagian kegiatan harus disesuaikan dengan efisiensi anggaran dan keterbatasan waktu pengerjaan.
“Memang ada beberapa kegiatan yang harus kita kurangi besarannya. Bupati juga sudah mengingatkan, kalau waktu tidak cukup, jangan dipaksakan. Targetnya, seluruh pekerjaan yang ada sekarang harus selesai paling lambat November,” jelasnya.
Hingga saat ini, capaian realisasi fisik pembangunan di sektor pendidikan baru sekitar 50 persen. Sejumlah kendala, terutama dalam proses pelelangan, menjadi faktor yang memperlambat progres.
Meski begitu, Thauhid memastikan bahwa pekerjaan yang berjalan saat ini mencakup rehabilitasi ringan hingga penambahan sarana pendukung belajar.
Ia juga mengungkapkan bahwa porsi terbesar anggaran Disdikbud, yakni sekitar 56 persen, terserap untuk belanja pegawai.
Sisanya digunakan untuk belanja infrastruktur dan program lain yang menunjang mutu pendidikan.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa program seragam sekolah gratis akan tetap menjadi prioritas, meski pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
“Kami berharap program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, terutama layanan dasar seperti pendidikan, tetap terlaksana. Seragam gratis ini adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap peserta didik di Kukar,” tegas Aulia.
Dengan regulasi yang tengah difinalisasi, Pemkab Kukar optimistis program seragam gratis akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
Kehadiran bantuan ini diharapkan dapat mendukung semangat belajar siswa sekaligus meringankan beban orang tua di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. (adv)
