TENGGARONG – Sebanyak 1.888 peserta dari Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada hari pertama.
Tes berlangsung di Tilok Mandiri RRI Samarinda dan merupakan bagian dari rangkaian seleksi yang dijadwalkan hingga Minggu mendatang.
Total 4.420 peserta asal Kukar tercatat mengikuti seleksi ini. Tes sesi pertama yang bercampur dengan peserta dari kabupaten/kota lain. Namun, sesi kedua dan ketiga sepenuhnya diisi oleh peserta asal Kukar, dengan jumlah mencapai 868 orang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rakhmadi, menyampaikan bahwa tes ini menjadi momentum penting bagi tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka.
“Ini adalah momen yang sangat dinanti, terutama bagi mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Kami bersyukur kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memfasilitasi seleksi ini untuk masa depan tenaga honorer,” ungkap Rakhmadi, Kamis (5/12/2024).
Menurutnya, kebijakan ini menjadi solusi penting karena mulai tahun 2025, pemerintah tidak lagi merekrut tenaga honorer. Hal ini menempatkan program PPPK sebagai langkah strategis untuk memberikan kepastian status dan keberlanjutan karier bagi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.
Memenuhi kebutuhan pegawai di 20 Kecamatan,
Rakhmadi juga menyoroti pentingnya program ini dalam memenuhi kebutuhan pegawai di 20 kecamatan di Kukar.
Dengan adanya P3K, pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan bidang teknis lainnya diharapkan semakin optimal.
“Harapan saya, mudah-mudahan semua peserta dapat berhasil, sehingga kebutuhan pegawai di berbagai sektor bisa terpenuhi. P3K ini menggantikan tenaga honorer dan diharapkan mampu mendukung layanan publik secara maksimal,” tambahnya.
Proses seleksi yang menggunakan sistem CAT diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan. Peserta langsung mengetahui nilai tes mereka sesaat setelah ujian selesai. Sistem ini dinilai mampu meminimalisir kecurangan dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta.
Salah satu peserta, Nur Hidayah, yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama lebih dari 15 tahun, mengaku optimis menghadapi seleksi ini.
“Saya berharap bisa lolos dan mendapat kepastian status. Ini adalah peluang besar untuk masa depan kami yang sudah lama menunggu pengangkatan,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga mendorong peserta agar tetap fokus dan percaya diri selama menjalani proses tes.
Program PPPK ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian status bagi tenaga honorer, tetapi juga memperkuat kapasitas pelayanan publik di daerah, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Kukar. (ADV)
