Samarinda– DPRD Kota Samarinda bersama Pemerintah Kota resmi menyepakati dua rancangan peraturan daerah (Raperda) penting dalam Rapat Paripurna yang digelar, Rabu (9/7/2025). Kedua dokumen itu adalah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah menegaskan, pengesahan ini bukan sekadar formalitas anggaran dan perencanaan, tetapi penentu arah kebijakan pembangunan kota dalam lima tahun ke depan.
“RPJMD ini harus menjadi rujukan bersama, yang realistis, terukur, dan mampu menjawab persoalan riil masyarakat Samarinda,” kata Helmi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar setiap program yang tertuang dalam RPJMD bisa diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh proses penyusunan Raperda dilakukan sesuai prosedur hukum dan telah melalui pembahasan intensif dengan perangkat daerah terkait.
Beberapa catatan penting juga disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan akhir mereka. Fraksi Gerindra memberi apresiasi terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkot Samarinda atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Sementara Fraksi Golkar menekankan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), terutama dari sektor aset daerah yang belum tergarap maksimal.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya mengapresiasi dukungan DPRD terhadap visi besar pembangunan kota. Ia menyebut RPJMD ini sebagai cerminan komitmen pemerintah dalam menciptakan transformasi kota yang inklusif dan berkelanjutan.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan teknokratis. Ini adalah landasan kerja besar lima tahun ke depan. Visi kami: ‘Samarinda MAJU untuk Kaltim Maju’, di mana MAJU bermakna Mandiri, Adil, Berjaya, dan Unggul,” ujar Andi Harun.
Ia menambahkan, pembangunan kota akan diarahkan untuk menjawab tantangan-tantangan mendasar, seperti ketimpangan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang belum merata, dan persoalan lingkungan.
“Ini awal dari kerja besar. Kami ingin mewujudkan Samarinda sebagai kota yang tumbuh bersama rakyatnya, bukan sekadar tumbuh angkanya saja,” pungkasnya. (adv)
