Bengalon – Menyongsong visi Indonesia Emas 2045 di tengah ancaman ledakan usia produktif yang tak terarah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah taktis dari pinggiran. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Bengalon, pilar pendidikan di tingkat akar rumput mulai dibenahi lewat pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
Langkah kolaboratif yang menyasar jenjang SD/MI hingga SMP/MTs se-Kecamatan Bengalon ini diresmikan dalam forum sosialisasi bertajuk “Mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Generasi Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya Saing” di Kantor Camat Bengalon.
Mengunci Peluang Bonus Demografi dari Ruang Kelas
Puncak bonus demografi—kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif melampaui usia non-produktif—diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Jika dikelola dengan tepat, ia menjadi bahan bakar utama lonjakan ekonomi. Namun tanpa intervensi sejak dini, fenomena ini berisiko menjadi bencana sosial.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pelaksana Harian (Plh) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yuriansyah T, menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia sejak usia sekolah.
“Peluang besar pembangunan ini hanya bisa dipetik jika kita menyiapkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Sebaliknya, bonus demografi berisiko menjadi beban jika generasi muda tidak dibekali pengetahuan, keterampilan, karakter, dan perencanaan masa depan yang matang,” tegas Yuriansyah saat membuka agenda tersebut.
Melalui SSK, materi kependudukan, keluarga berencana, hingga pembangunan keluarga tidak diajarkan sebagai mata pelajaran berdiri sendiri yang menambah beban siswa, melainkan diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran yang sudah ada. Sekolah diproyeksikan menjadi laboratorium karakter untuk membentuk pemahaman dan perilaku siswa dalam merespons dinamika zaman.
Sinergi Lintas Sektor dan Praktik Baik
Keberhasilan pembentukan SSK di Bengalon turut disokong oleh jajaran pakar dan praktisi kependudukan. Dalam sosialisasi tersebut, Perwakilan Kemendukbangga RI Kalimantan Timur, Yulianto, memaparkan panduan teknis implementasi pendidikan kependudukan. Sementara itu, Karisya Humaira mengupas strategi kemitraan dan kebijakan pendukung.
Tak sekadar teori, aspek aplikatif disampaikan oleh Kuncoro dari SMAN 1 Sangatta Selatan. Ia membagikan best practicedan rekam jejak keberhasilan penerapan SSK di sekolahnya yang kini menjadi rujukan di Kutai Timur.
Plh Kasi PMDK Kecamatan Bengalon, Marnawati, optimistis pendekatan terpadu ini mampu menggerakkan para tenaga pendidik untuk mengambil peran lebih luas.
“Para guru diharapkan dapat menyisipkan materi kependudukan ke dalam kurikulum pembelajaran, sekaligus tampil sebagai agen perubahan yang mencetak generasi sehat, berkualitas, dan sadar kependudukan,” ujar Marnawati.
Pilot Project Bagi Kutai Timur
Inisiasi di Kecamatan Bengalon ini ditargetkan menjadi cetak biru (blueprint) sekaligus pemantik bagi kecamatan lain di seluruh wilayah Kutai Timur. Keberlanjutan program ini akan bergantung pada komitmen dan sinergi lintas sektoral—melibatkan DP2KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) dan komunitas sekolah.
Lewat integrasi isu kependudukan di meja-meja belajar, Kutai Timur berupaya memastikan bahwa gelombang generasi muda yang lahir hari ini tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan motor penggerak peradaban menuju 2045.(adv)
