Tenggarong – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ir. H. Ahmad Yani, S.T., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tenggarong yang baru, Tengku Firdaus, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat dari Seksi Kejaksaan Negeri Kukar. Pertemuan berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Kukar, lantai II Gedung DPRD, pada Senin, (4/08/25).
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Sekretaris DPRD Kukar, H. M. Ridha Dermawan, beserta beberapa kepala bagian dari lingkungan Sekretariat DPRD Kukar. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, menandai awal komunikasi dan koordinasi antara dua lembaga penting di daerah.
Dalam sambutannya, Ahmad Yani menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih atas kunjungan Kajari Tenggarong yang baru. Ia menilai silaturahmi ini sebagai bentuk awal kerja sama yang strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan, khususnya dalam hal penegakan hukum dan pengawasan kinerja pemerintahan.
“Kehadiran Pak Kajari ke kantor DPRD Kukar menjadi momen yang sangat positif. Ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga langkah awal untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat antara DPRD dan Kejaksaan Negeri dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujar Ahmad Yani.
Ia juga menegaskan pentingnya mempererat kemitraan lintas lembaga demi mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni Kukar Idaman Terbaik, yang menjadi cita-cita bersama pemerintah daerah. Dalam hal ini, peran legislatif sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan program harus berjalan beriringan dengan peran kejaksaan sebagai pengawal supremasi hukum.
“DPRD memiliki tanggung jawab dalam fungsi legislasi dan pengawasan, sementara Kejaksaan turut mengawasi pelaksanaan pemerintahan dari sisi hukum. Jika keduanya bersinergi secara maksimal, maka upaya kita untuk mewujudkan Kukar Idaman bisa berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi awal komunikasi yang baik antarinstansi dan diharapkan dapat berlanjut dalam bentuk kerja sama konkret di masa mendatang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan berkeadilan.
