SANGATTA — Aliansi buruh di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kembali peran lembaga-lembaga strategis ketenagakerjaan yang dinilai cenderung pasif. Usulan tersebut disampaikan oleh 10 perwakilan asosiasi buruh saat beraudiensi dengan Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, di ruang kerja Bupati.
Perwakilan buruh dari Federasi Persatuan Buruh Militan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FPBM KASBI) Kutim, Yoakim Bentara, mengungkapkan bahwa lembaga seperti Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Dewan Pengupahan Kabupaten, dan LKS Bipartit belum bekerja maksimal. Ia menjelaskan kendala tersebut bukan bersumber dari kebijakan pimpinan daerah, melainkan masalah internal pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker).
“Kami melihat Distransnaker kurang aktif dalam mengusulkan kebutuhan anggaran untuk menggerakkan lembaga-lembaga tersebut,” ujar Yoakim di hadapan Bupati Kutim.
Yoakim menilai penguatan kelembagaan sangat krusial. Saluran komunikasi resmi yang aktif diyakini mampu menampung aspirasi pekerja secara sistematis, sekaligus mencegah penyelesaian masalah melalui unjuk rasa.
“Kami berharap persoalan-persoalan ketenagakerjaan bisa diselesaikan melalui meja perundingan, bukan melalui aksi massa di jalan,” kata Yoakim menekankan pentingnya ruang dialog.
Lembaga strategis di bawah Distransnaker diharapkan bertindak sebagai mediator resmi untuk menyelesaikan sengketa antara buruh dan pihak perusahaan secara preventif. Langkah ini dipandang penting guna menciptakan iklim hubungan industrial yang harmonis serta mendukung investasi di daerah.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyambut baik aspirasi tersebut dan berjanji akan mengevaluasi kendala teknis di Distransnaker. Pihaknya akan memastikan seluruh lembaga pendukung ketenagakerjaan bekerja secara efektif.
“Saya menyambut baik kehadiran rekan-rekan buruh sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus mitra pembangunan daerah,” sebut Ardiansyah.
Di akhir pertemuan, Ardiansyah menambahkan kepastian langkah pemerintah daerah. “Kami akan memastikan struktur pendukung ketenagakerjaan di Kutim bisa berfungsi secara optimal demi kepentingan masyarakat,” ujat Ardiansyah.
Audiensi ditutup dengan optimisme baru terciptanya sinergi erat antara aliansi serikat buruh dan Pemkab Kutim.(adv)
