Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai bahwa perbaikan menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemilu menjadi kebutuhan mendesak bagi Kaltim menjelang gelaran demokrasi berikutnya.
Menurutnya, pengalaman Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 memberikan banyak pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan.
Subandi menekankan bahwa evaluasi menyeluruh atas proses sebelumnya harus menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola pengawasan pada pemilu mendatang.
“Dari Pemilu 2024, kita mendapatkan gambaran jelas mana aspek yang berjalan baik dan mana yang harus dibenahi. Semua itu perlu dirumuskan ulang agar pengawasan berikutnya lebih kokoh dan akuntabel,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa dinamika politik Kaltim akan semakin kompleks, terutama dengan posisi strategis provinsi ini sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut membuat standar pengawasan pemilu tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama.
“Situasi politik ke depan jauh lebih menantang. Karena itu, kualitas pengawasan harus ditingkatkan—bukan sekadar dipertahankan,” tegasnya.
Subandi menambahkan bahwa penguatan lembaga pengawas pemilu mencakup tiga dimensi utama: kelembagaan, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Baginya, modernisasi sistem pengawasan adalah syarat penting untuk mengantisipasi potensi kerawanan di semua tahapan pemilu.
Selain penguatan institusional, ia menyoroti pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.
“Pengawasan tidak mungkin efektif bila hanya bertumpu pada lembaga resmi. Keterlibatan publik adalah instrumen utama untuk memastikan proses pemilu tetap bermartabat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hanya dengan kolaborasi semua pihak—penyelenggara, pengawas, pemerintah daerah, peserta kontestasi, dan masyarakat—pengawasan pemilu dapat berjalan maksimal dan berkontribusi pada kualitas demokrasi yang lebih sehat.
“Tidak ada pengawasan yang berhasil tanpa kerja bersama. Sinergi adalah kunci agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan dipercaya,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim)
