Samarinda – Wacana besar untuk menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lumbung pangan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai belum memiliki fondasi yang kuat.
Salah satu titik lemah yang mencuat adalah minimnya pendekatan berbasis wilayah dan lemahnya kehadiran penyuluh pertanian di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa program swasembada pangan selama ini terlalu seragam dan seringkali lepas dari konteks geografis serta karakter pertanian lokal.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak bisa ditentukan hanya dengan distribusi alat dan bantuan bibit.
“Kondisi lahan di setiap kabupaten itu unik. Tanpa data spesifik dan pemahaman teknis di tingkat tapak, kebijakan pangan hanya akan menjadi proyek rutin yang tak berdampak nyata,” ujarnya, Jum’at (25/7/2025).
Menurut Guntur, peran penyuluh pertanian seharusnya menjadi ujung tombak transformasi pertanian daerah. Namun kenyataannya, banyak wilayah di Kaltim yang nyaris tak tersentuh oleh penyuluh secara aktif dan berkelanjutan.
Ia menilai penyuluh tak hanya bertugas sebagai penghubung antara petani dan pemerintah, tetapi juga sebagai pendamping teknis yang memahami kondisi lahan, jenis komoditas yang sesuai, serta pola tanam yang efektif.
“Kalau hanya kirim pupuk dan alat tanpa tahu tanahnya bagaimana, ya sama saja buang anggaran. Pendekatan kita harus ilmiah, bukan sekadar administratif,” tegasnya.
Masalah lain yang turut disorot Guntur adalah model distribusi alat mesin pertanian yang masih terpusat dan minim evaluasi kebutuhan. Menurutnya, pola top-down dalam pembagian alat kerap tidak relevan dengan kondisi petani di lapangan.
“Pemerintah harus berhenti menebak-nebak kebutuhan petani dari balik meja. Semuanya harus berbasis pemetaan apa yang benar-benar dibutuhkan petani di satu wilayah, itulah yang disiapkan,” katanya.
Guntur juga menyoroti tantangan regenerasi petani yang menjadi perhatian nasional. Meski ia melihat adanya geliat minat dari generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, semangat ini bisa padam jika tidak dibarengi fasilitas yang modern dan teknologi yang mendukung.
“Anak-anak muda sekarang tidak bisa dipaksa bertani dengan cara konvensional. Kalau ingin melibatkan mereka, kita harus hadirkan pertanian yang masuk akal secara teknologi dan layak secara ekonomi,” tuturnya.
Lebih jauh, Guntur mendesak pemerintah provinsi untuk mulai menata ulang strategi pertanian dari hulu, terutama dengan memprioritaskan pembenahan data, sistem pendampingan teknis, serta alokasi sarana produksi yang benar-benar sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Jika Kaltim serius ingin menyuplai kebutuhan pangan IKN, maka tidak ada cara lain selain membenahi ekosistem dari bawah. Swasembada tidak akan pernah tercapai tanpa data, penyuluh aktif, dan kebijakan yang mendengarkan petani,” tandasnya. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
