Samarinda – Tahun anggaran 2026 dipastikan menjadi salah satu periode paling menantang bagi stabilitas fiskal Kalimantan Timur. Koreksi besar pada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat rancangan APBD Kaltim yang semula diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun, terpaksa disesuaikan turun menjadi Rp15,15 triliun.
Konfirmasi penurunan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-44, Sabtu (29/11/2025).
Pendapatan Transfer Merosot 66 Persen Penyesuaian terbesar terjadi pada pos pendapatan transfer. Dari semula Rp9,33 triliun, nilainya terjun bebas menjadi Rp3,13 triliun—atau turun 66,39 persen. Salah satu faktor paling krusial adalah anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH), dari Rp6,06 triliun menjadi hanya Rp1,62 triliun.
Situasi ini menciptakan tekanan fiskal serius yang jauh lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya.
*Ananda Emira Moeis: Saatnya Kaltim Berdiri di Atas Kaki Sendiri*
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa kondisi ini harus dibaca sebagai sinyal perubahan.
“Ini tentu tantangan besar bagi Kaltim, karena selama ini kita terbiasa bergantung pada transfer pusat. Hari ini ada pemangkasan, maka kita harus siap,” ujarnya.
Menurutnya, justru pada momen seperti inilah kreativitas fiskal harus dihidupkan untuk memperkuat kemandirian pendapatan daerah.
“Kondisi ini menjadi pendorong agar kita lebih kreatif dalam meningkatkan PAD. Optimalisasi pajak daerah, retribusi, BUMD, hingga pemanfaatan aset daerah harus dilakukan lebih serius,” kata Ananda.
*Potensi Sungai Mahakam Disorot*
Ananda menegaskan bahwa salah satu aset strategis yang selama ini belum digarap maksimal adalah alur Sungai Mahakam—jalur vital pergerakan komoditas di Kalimantan Timur.
“Kita punya aset yang panjang dan lebar, itu Sungai Mahakam. Setiap hari nilai komoditas yang lewat bisa triliunan. Harusnya apa yang bisa Kalimantan Timur dapatkan dari situ?” tuturnya.
DPRD disebut telah menggelar pertemuan bersama KSOP, Pelindo, dan MBS untuk menggali potensi PAD dari aktivitas pelayaran dan bongkar muat di Sungai Mahakam. Ia meyakini bahwa jika dikelola optimal, dampaknya terhadap pendapatan daerah akan signifikan.
*Pengawasan Anggaran Diperketat, Pelayanan Dasar Menjadi Prioritas*
Dengan ruang fiskal yang menyempit, Ananda memastikan bahwa pembahasan RAPBD 2026 dilakukan secara realistis dan sangat selektif. Bersama TAPD serta Badan Anggaran DPRD, pemerintah memutuskan untuk memberikan prioritas penuh pada program layanan dasar.
“Pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur tetap kami prioritaskan. Belanja-belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan TPP juga harus dijaga,” jelasnya.
Ananda mengungkapkan, sempat muncul wacana pemangkasan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun ia menolak keputusan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
“TPP tidak bisa dipangkas begitu saja. Setiap pemangkasan pasti ada dampaknya. Jangan sampai itu justru mengguncang ekonomi Kaltim, baik mikro maupun makro,” tegasnya.
*Evaluasi Serapan Anggaran 2025*
Selain soal perencanaan 2026, Ananda menyoroti rendahnya serapan anggaran sejumlah OPD hingga akhir 2025. Realisasi belanja tercatat belum mencapai 70 persen, sementara realisasi pendapatan berada di kisaran 60 persen.
“Saya paham ada keterlambatan transfer pusat, tapi sisa waktu tahun anggaran harus dimaksimalkan. Ini harus jadi pembelajaran agar pengawasan serapan anggaran diperketat,” kata Ananda.
*Pembahasan APBD 2026 Diakui Sangat Ketat*
Di akhir, Ananda menjelaskan bahwa pembahasan APBD 2026 yang berlangsung hingga akhir November 2025 bukan karena lambat, tetapi karena seluruh keputusan harus dihitung matang.
“Kita ingin detail. Jangan sampai keputusan yang diambil justru berdampak buruk bagi ekonomi Kaltim,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
