Samarinda — Penurunan besar dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 kembali menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Kaltim. Dengan proyeksi anggaran merosot dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun, fraksi menilai Pemprov perlu mengambil langkah cepat untuk menutup celah pendapatan yang semakin lebar.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, mengatakan bahwa dalam dokumen RAPBD 2026, total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp14,25 triliun. Sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp10,73 triliun.
“Proyeksi pendapatan kita mengalami penurunan cukup tajam, dari estimasi awal Rp19,14 triliun kini hanya Rp14,25 triliun. Ada selisih hampir Rp5 triliun yang harus ditangani secara serius,” ujar Rakhman dalam rapat paripurna DPRD Kaltim, Sabtu malam (29/11/2025).
Menurutnya, salah satu penyebab stagnasi PAD adalah lemahnya kontribusi aset daerah yang selama ini dikelola oleh pihak ketiga. Banyak kerja sama yang berjalan bertahun-tahun, namun tidak memberikan pemasukan berarti bagi Kas Daerah.
“Kami melihat sejumlah aset daerah yang diserahkan kepada pihak ketiga tidak memberikan nilai tambah. Pemerintah harus mengevaluasi seluruh kontrak dan menghentikan kerja sama yang tidak produktif,” tegasnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong Pemprov untuk memperluas layanan perpajakan berbasis digital, meningkatkan kenyamanan wajib pajak, serta memastikan pengawasan distribusi BBM industri dilakukan secara ketat. Sektor tersebut dinilai memiliki potensi kebocoran yang selama ini belum tertangani maksimal.
“Distribusi BBM industri harus diawasi secara langsung oleh inspektorat. Ini penting agar potensi PAD dari sektor tersebut tidak hilang begitu saja,” tambah Rakhman.
Dengan APBD 2026 hanya berada pada angka Rp15,15 triliun, Rakhman menilai penting bagi Pemprov Kaltim menjaga efisiensi belanja, terutama dalam program-program pelayanan dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
“Program prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dasar harus tetap dijamin keberlangsungannya meski anggaran menurun,” tandasnya. (Adv/DPRD Kaltim)
