Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda memaparkan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dalam rapat hearing bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda pada Selasa (28/4/2026).
Kepala BPS Kota Samarinda, Supriyanto, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan maksud, tujuan, serta jadwal pelaksanaan sensus kepada pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Samarinda.
“Berkaitan dengan sosialisasi Sensus Ekonomi tahun 2026, jadi kami menyampaikan maksud dan tujuan dari Sensus Ekonomi itu, serta jadwal pelaksanaannya kapan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pelaksanaan sensus akan dimulai pada Mei hingga 31 Agustus 2026, dengan metode pendataan langsung ke lapangan.
“Sensus Ekonomi ini kita laksanakan mulai bulan Mei sampai dengan 31 Agustus, dengan akan mendata seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Samarinda ini, yang akan kita laksanakan door-to-door,” jelasnya.
Selain itu, BPS juga menyiapkan metode pendataan khusus untuk perusahaan besar melalui kuesioner daring.
“Untuk perusahaan besar, itu kita akan sebarkan nanti link kuesionernya di awal bulan Juni. Sementara untuk pendataan dari rumah ke rumahnya, kita laksanakan mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus tahun 2026 ini,” katanya.
Dalam sensus ini, lanjut Supriyanto, hampir seluruh sektor usaha akan dicakup, mulai dari sektor A hingga sektor U, dengan penyesuaian dibandingkan sensus sebelumnya.
“Kalau pelaku usaha, kita untuk Sensus Ekonomi 2026 ini semua sektor, dari sektor A sampai sektor U, kecuali ada dua sektor yang tidak kita lakukan pendataan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian yang sebelumnya tidak dicakup pada 2016, kini akan kembali didata karena dinilai memiliki potensi turunan ke sektor industri.
“Kenapa di 2026 ini sektor pertanian juga kita cakup, walaupun kemarin di tahun 2023 sudah dicakup melalui sensus pertanian,” jelasnya, seraya memberi contoh pelaku usaha yang mengolah hasil pertanian menjadi produk industri seperti keripik atau olahan daging.
Selain membahas sensus ekonomi, Supriyanto juga menyinggung ketersediaan data kependudukan yang dimiliki BPS, termasuk tren migrasi dan proyeksi jumlah penduduk.
“Kalau terkait penduduk itu kita melaksanakannya setiap 10 tahun sekali. Dari situ kita lakukan proyeksi penduduk untuk sekian tahun ke depan,” katanya.
Menurutnya, data tren tahunan diperoleh melalui survei seperti Susenas dan Sakernas, yang memantau perkembangan fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
Terkait proyeksi, BPS Kota Samarinda telah menyusun data hingga tahun 2035 yang dapat diakses publik.
“Proyeksi sampai 2035 pun sudah kita lakukan. Nanti bisa dikunjungi di website BPS Kota Samarinda,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyeksi tersebut akan terus diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi, termasuk dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Nah IKN ini kan juga nanti menjadi magnet daya tarik penduduk yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Timur. Itu juga harus menjadi perhitungan dalam sebuah data,” pungkasnya. (Iqbal Al-Fiqri)
