Samarinda — APBD Kaltim 2026 mengalami penyusutan tajam dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun. Penurunan drastis ini terjadi akibat anjloknya dana transfer pusat, sehingga Fraksi Golkar DPRD Kaltim menekankan pentingnya optimalisasi SILPA 2025 serta penataan ulang prioritas pembangunan.
Dana transfer ke daerah (TKD) yang semula diproyeksikan Rp9,33 triliun kini hanya diestimasi Rp3,13 triliun. Kondisi tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim dengan agenda pandangan fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan dan Ranperda APBD 2026.
Anggota Fraksi Golkar, Syahariah Mas’ud, mengatakan bahwa kondisi fiskal 2026 menuntut pemerintah provinsi bekerja lebih strategis untuk memastikan roda pembangunan tidak tersendat.
“Dengan turunnya angka transfer daerah dari Rp9,33 triliun menjadi hanya Rp3,13 triliun, pemerintah provinsi harus berpikir lebih keras untuk menjaga efektivitas APBD 2026,” ujarnya di Gedung B DPRD Kaltim, Sabtu (29/11/2025) malam.
Ia menjelaskan bahwa postur APBD 2026 terdiri dari belanja operasional Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Sementara pembiayaan yang diharapkan melalui SILPA 2025 masih tercatat hanya Rp900 miliar.
Menurut Syahariah, estimasi SILPA tersebut sangat mungkin meningkat apabila Pemprov segera melakukan konsolidasi realisasi anggaran hingga akhir 2025.
“Realisasi SILPA tahun-tahun sebelumnya selalu mencapai Rp2 triliun. Ini menunjukkan ada ruang untuk memperkuat APBD 2026 tanpa harus membebani program prioritas,” katanya.
Fraksi Golkar juga meminta Pemprov meninjau kembali RKPD 2026 agar lebih sesuai dengan kemampuan fiskal terkini. Langkah ini dinilai penting agar perencanaan pembangunan tetap realistis dan selaras dengan potensi penerimaan daerah.
Tidak hanya itu, Syahariah menegaskan pentingnya sinergi dengan pihak swasta melalui optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR).
“CSR dapat diarahkan untuk mendukung program-program unggulan pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat. Ini harus benar-benar dimaksimalkan,” ungkapnya.
Syahariah menutup pandangannya dengan menyebut bahwa tekanan fiskal tahun 2026 harus dijadikan momentum untuk memperkuat kemandirian daerah.
“APBD yang ketat bukan alasan untuk melemah. Justru ini saat yang tepat untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
(Adv/DPRD Kaltim)
