Samarinda: Kesejahteraan guru swasta kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Anggota Komisi IV, Ismail Latisi, mendesak pemerintah untuk memberikan insentif berkelanjutan dan perlindungan sosial layak bagi para guru non-ASN yang mengabdi di sekolah-sekolah swasta.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi guru swasta bukan sekadar soal operasional pendidikan, melainkan berkaitan langsung dengan penghidupan mereka sehari-hari yang sangat bergantung pada kemampuan keuangan yayasan.
“Selama ini gaji guru swasta masih sangat bergantung pada jumlah murid dan besaran SPP. Ketika siswa sedikit, gaji pun jadi sangat minim. Padahal beban kerja sama,” ujar Ismail (6/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun dana BOS Nasional (BOSNAS) dan BOS Daerah (BOSDA) juga dialokasikan untuk sekolah swasta, kondisi lapangan tetap berat karena sebagian besar dana tersebut terpakai untuk menutup kebutuhan dasar, termasuk gaji guru.
“Banyak sekolah swasta yang akhirnya menggunakan dana BOS hanya untuk membayar guru. Itu artinya, sistem subsidi belum benar-benar menjawab persoalan kesejahteraan guru,” tegasnya.
Ismail mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang telah memberikan insentif tambahan bagi guru swasta, namun menilai bantuan itu belum merata dan belum menjangkau seluruh guru yang membutuhkan. Ia mendorong agar insentif disertai pula dengan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan subsidi layanan medis.
“Guru swasta juga butuh perlindungan, sama seperti guru negeri. Kalau dibiarkan, ini akan memperlebar ketimpangan kualitas pendidikan antara negeri dan swasta,” katanya.
Ia menambahkan, sekolah swasta masih memegang peran penting dalam pemerataan pendidikan di Samarinda. Oleh karena itu, menurutnya sudah saatnya pemerintah membangun kemitraan yang lebih erat dengan pihak yayasan.
“Pendidikan kita tidak akan maju kalau kesejahteraan gurunya timpang. Pemerintah harus hadir, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke yayasan,” tutupnya. (adv)
