Samarinda – Aliansi Rakyat Kalimantan Timur memastikan akan terus mengawal tuntutan mereka pasca aksi besar yang digelar pada 21 April 2026 lalu di Kota Samarinda. Hal tersebut disampaikan oleh Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Rakyat Kaltim, Kamarul Azwan, dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Rabu (29/4/2026).
Dalam keterangannya, Kamarul menegaskan bahwa aliansi akan tetap mengawal pakta integritas yang telah disusun, terutama terkait tuntutan audit melalui hak angket. Pengawalan tersebut akan dilakukan melalui dua jalur sekaligus, yakni ruang digital dan aksi langsung di lapangan.
“Dalam rencana tindak lanjut aliansi, kami akan tetap mengawal pakta integritas yang berisi tuntutan untuk melakukan audit lewat hak angket baik secara udara (media sosial) dan turun ke jalan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, aliansi akan menggelar konsolidasi untuk merespons dinamika politik yang berkembang. Menurutnya, demonstrasi masih menjadi pilihan utama dalam menyuarakan tuntutan rakyat.
“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan konsolidasi untuk menyikapi dinamika yang terjadi, hal yang paling relevan adalah demonstrasi karena jalanan adalah tempat paling jujur dalam menyikapi hal politik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Kamarul menjelaskan bahwa sikap pemerintah, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif, menjadi indikator utama dalam menentukan langkah lanjutan aliansi. Ia menilai lambatnya respons dari DPRD menjadi salah satu alasan penting untuk kembali melakukan aksi di jalan.
“Indikatornya tentu saja sikap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif yang tidak berpihak kepada tuntutan rakyat, lambatnya respon DPRD juga menjadi indikator untuk turun ke jalan agar tekanan publik dapat dirasakan sampai kursi parlemen,” tegasnya.
Aliansi Rakyat Kaltim sebelumnya menggelar aksi besar pada 21 April 2026 dengan sejumlah tuntutan, termasuk mendorong penggunaan hak angket oleh DPRD sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. (Iqbal Al-Fiqri)
