Samarinda – Kontribusi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda yang hanya mencapai Rp500 juta dalam LKPJ Pemerintah Kota tahun 2025 menuai sorotan DPRD Samarinda.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai capaian tersebut belum sebanding dengan dukungan anggaran yang telah diberikan pemerintah kota, termasuk penyertaan modal sebesar Rp10 miliar.
“Catatan kami sebenarnya banyak. Bahkan saat pembahasan Perda terkait Varia Niaga, kami dari PDI Perjuangan sempat menolak di paripurna,” ujar Iswandi, Kamis (30/4/2026)
Ia menegaskan, DPRD akan segera memanggil manajemen Perumda Varia Niaga untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait rendahnya kontribusi terhadap PAD.
“Pasti akan kita panggil. Masa disuntik Rp10 miliar, kontribusinya hanya Rp500 juta di tahun 2025,” tegasnya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan skema deposito perbankan, angka tersebut dinilai tidak efisien. Ia menyebut dengan bunga sekitar 5 persen, dana tersebut bahkan bisa menghasilkan nilai serupa tanpa harus menjalankan usaha.
“Kalau saya depositokan saja, dengan bunga sekitar 5 persen, tanpa melakukan apa-apa juga bisa dapat segitu,” sindirnya.
Meski demikian, Iswandi menegaskan bahwa DPRD tidak semata-mata mencari kesalahan, melainkan mendorong perbaikan kinerja BUMD demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita bukan mencari-cari kesalahan. Ini tanggung jawab bersama untuk membenahi Samarinda,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengawasan dan peningkatan kontribusi BUMD, mengingat pengelolaan keuangan daerah harus berdampak bagi seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu.
“Ini bukan untuk kepentingan satu dua orang, tapi menyangkut sekitar 800 ribu warga Samarinda,” ujarnya.
Iswandi juga mengapresiasi arah kepemimpinan Wali Kota Samarinda yang dinilai telah berupaya menata pembangunan kota. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi di tingkat bawah harus sejalan agar tidak menghambat tujuan yang telah ditetapkan.
“Wali kota sudah bagus dalam meluruskan arah pembangunan. Tapi kalau di bawahnya tidak sejalan, tentu akan mengganggu,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun pelaku usaha, untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal. (Adv/Mj)
