Samarinda – Ketimpangan akses pendidikan di wilayah Balikpapan Barat yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, akhirnya mulai menemukan titik terang. Rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 yang sempat tertunda bertahun-tahun, kini kembali bergulir dengan kepastian realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Selama ini, keterbatasan fasilitas pendidikan negeri di Balikpapan Barat memaksa banyak siswa untuk menempuh jarak jauh demi mengakses sekolah kejuruan yang layak.
SMKN 7 yang telah berstatus operasional dengan membuka dua rombongan belajar sejak tiga tahun lalu, terpaksa menumpang di gedung SMKN 6 karena belum memiliki gedung sendiri.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa pembangunan SMKN 7 bukan sekadar janji politik, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga, termasuk di wilayah pinggiran kota.
“Permasalahan administratif seperti status lahan dan perpindahan kewenangan memang membuat proyek ini sempat tersendat. Tapi kini semua sudah tuntas. Tidak ada alasan lagi untuk tidak membangun,” ujar Sigit, Selasa (15/7/2025).
Proyek ini sejatinya dirancang sejak 2016, namun terganjal oleh berbagai persoalan teknis di lapangan. Di antaranya, penyerahan aset lahan dari pemerintah kota ke pemerintah provinsi yang sempat terhenti, bahkan sempat menimbulkan gesekan dengan pihak swasta yang mengklaim keberatan atas proses pembangunan.
Tahun ini, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp34 miliar untuk pembangunan SMKN 7. Proses lelang sudah berjalan dan ditargetkan konstruksi bisa dimulai segera, tanpa penundaan baru.
“Ini bukan hanya soal membangun gedung sekolah, tapi menciptakan pemerataan akses pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah,” kata Sigit.
Selain SMKN 7, pemprov juga menyusun rencana penguatan kapasitas sekolah negeri lainnya, termasuk alokasi dana untuk SMA Negeri 5 sebesar Rp3,5 miliar.
Langkah ini merupakan respon atas keterbatasan daya tampung yang selama ini dirasakan warga, khususnya pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sering menimbulkan ketegangan di masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD kini menempatkan pembangunan infrastruktur pendidikan sebagai prioritas yang tak bisa ditunda, khususnya di wilayah yang selama ini tidak tersentuh secara optimal.
Sigit menilai, kehadiran SMKN 7 nantinya akan membuka peluang besar bagi siswa di Balikpapan Barat untuk mendapatkan pendidikan vokasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke SMKN 1 atau SMKN 6.
Selain itu, keberadaan sekolah ini juga dinilai strategis untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal yang terampil dan siap kerja.
“Pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana. Ini soal memastikan setiap anak, dari mana pun asalnya, punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan yang layak dan dekat dari rumahnya,” pungkasnya. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
