Samarinda – Ancaman banjir yang terus berulang di Kota Balikpapan menjadi sinyal bahwa penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah ini belum menyentuh akar permasalahan.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, yang menilai bahwa pendekatan yang digunakan selama ini masih bersifat tambal sulam dan tidak menyeluruh.
Menurut Sigit, banjir tidak cukup ditangani hanya dengan membangun saluran air atau memperbaiki gorong-gorong. Persoalan yang lebih mendasar, menurutnya, justru terletak pada lemahnya perencanaan tata ruang serta minimnya perhatian terhadap saluran pembuangan yang mengarah langsung ke laut.
“Balikpapan menghadapi tekanan curah hujan tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kalau tidak ada jalur pembuangan yang efisien menuju laut, air pasti akan tergenang. Ini harus jadi prioritas,” ujar Sigit, Selasa (15/7/2025).
Ia menyoroti bahwa kawasan pesisir, termasuk Pantai Batakan dan wilayah Manggar, membutuhkan sodetan langsung ke laut agar air hujan bisa dialirkan tanpa menimbulkan genangan panjang. Warga, kata Sigit, telah lama menyuarakan hal ini namun belum mendapat respons yang memadai.
Lebih lanjut, Sigit juga mengkritisi penyempitan saluran di sejumlah titik rawan seperti Gunung Samarinda dan sekitar Masjid Al-Islamiyah. Ia menyebut proses penganggaran untuk perbaikan baru akan dilakukan tahun depan, namun berharap ada upaya percepatan.
Di sisi lain, Sigit mendorong agar Balikpapan mulai mempertimbangkan penggunaan sistem drainase bawah tanah yang lebih modern, seperti yang diterapkan di kota-kota besar dunia.
Sehingga, penggunaan teknologi tersebut akan memberikan solusi jangka panjang dibanding hanya memperbesar saluran yang ada di permukaan.
“Balikpapan perlu lompatan inovatif. Saluran bawah tanah besar bisa menampung volume air ekstrem. Ini investasi masa depan,” tuturnya.
Namun bukan hanya infrastruktur yang ia sorot. Sigit juga menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan turut memperparah banjir.
Ia menyinggung maraknya pembangunan perumahan yang tidak mengikuti Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang berdampak langsung pada daya serap tanah dan sistem resapan alami.
“Meski tidak ada tambang di Balikpapan, pembukaan lahan besar-besaran untuk pemukiman juga punya efek merusak. Evaluasi RDTR jadi keharusan,” tegasnya.
Sebagai langkah preventif jangka pendek, ia meminta Pemkot Balikpapan lebih aktif berkoordinasi dengan BMKG untuk menyebarluaskan peringatan dini cuaca ekstrem, serta meningkatkan edukasi publik terkait pengelolaan sampah yang masih menjadi faktor utama penyumbatan saluran air.
“Peringatan cuaca jangan hanya berhenti di instansi teknis. Masyarakat juga harus terlibat. Kesadaran soal sampah pun harus ditingkatkan,” jelasnya.
Meski masih banyak pekerjaan rumah, Sigit mengakui bahwa beberapa kawasan di Balikpapan mulai menunjukkan perbaikan tata kelola, meski ia menegaskan bahwa konsistensi dan keberlanjutan program menjadi kunci. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
