Samarinda – Ketergantungan Kalimantan Timur (Kaltim)terhadap sektor ekstraktif seperti tambang dan migas dinilai tak bisa dijadikan tumpuan jangka panjang. Anggota DPRD Kaltim dari Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa daerah harus bersiap menghadapi era pasca-SDA dengan memperkuat fondasi pembangunan manusia, terutama melalui pendidikan tinggi.
“Sebanyak apa pun sumber daya alam yang dimiliki, suatu saat akan habis. Yang tersisa hanyalah kualitas manusianya,” ujar Sarkowi dalam keterangannya, Selasa (15/7/2025).
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan di Kaltim sangat ditentukan oleh seberapa besar keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Ia menegaskan bahwa transisi dari ekonomi berbasis SDA menuju ekonomi berbasis pengetahuan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Di tengah upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu kebijakan yang muncul adalah program pembebasan biaya kuliah untuk pelajar asal Kaltim.
Meskipun inisiatif ini sempat menuai apresiasi luas, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Untuk mengatasi kendala regulasi tersebut, Pemprov Kaltim akhirnya mengubah skema program menjadi bantuan pendidikan bagi mahasiswa lokal. Bagi Sarkowi, langkah tersebut merupakan bentuk adaptasi yang cerdas, bukan kemunduran.
“Tujuannya tetap sama: membantu anak-anak Kaltim mengakses pendidikan tinggi. Kalau regulasi pusat jadi penghalang, maka penyesuaian adalah langkah logis,” katanya.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi anggaran. Ia menyebut bahwa penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun harus menjadi pertimbangan realistis dalam merancang skema bantuan pendidikan.
Sehingga, sektor lain seperti infrastruktur dan lingkungan hidup juga memerlukan alokasi anggaran yang memadai.
“Kita ingin semua warga terbantu, tapi kemampuan fiskal ada batasnya. Maka perlu seleksi dan prioritas yang jelas,” imbuhnya.
Sarkowi juga menyoroti lemahnya komunikasi pemerintah dalam menyampaikan informasi program ke masyarakat. Minimnya sosialisasi yang efektif dinilai turut menyumbang kebingungan dan polemik di lapangan.
“Bukan hanya soal isi program, tapi bagaimana menjelaskannya ke publik. Komunikasi yang buruk bisa mengerdilkan program yang sebenarnya punya niat baik,” tegasnya.
Ia mendorong agar Pemprov Kaltim memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital, agar informasi tentang bantuan pendidikan ini tersampaikan secara merata dan transparan.
Menutup pernyataannya, Sarkowi mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program ini secara konstruktif. Ia menekankan pentingnya ruang bagi program berjalan, sembari tetap melakukan pengawasan yang objektif dan tidak reaktif.
“Kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan sesuatu gagal sebelum diberi kesempatan bekerja. Pengawasan perlu, tapi beri waktu untuk menunjukkan hasil,” pungkasnya. (Adv Dprd Kaltim)
Penulis NA
