Samarinda — Ketimpangan distribusi dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa ketimpangan ini bukan sekadar kekurangan tenaga medis, melainkan krisis sistemik yang menuntut reformasi pola rekrutmen dan kebijakan afirmatif terhadap wilayah tertinggal.
Sarkowi menyebutkan bahwa pendekatan konvensional dalam pengadaan tenaga medis selama ini terbukti gagal menjawab kebutuhan riil di daerah-daerah pelosok, seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, hingga wilayah perbatasan.
“Ini bukan lagi soal teknis rekrutmen, tapi tentang keadilan distribusi pelayanan kesehatan. Kita butuh pendekatan baru yang lebih peka terhadap realitas lokal,” ujarnya, Jumat (18/7/25).
Ia mengkritisi mekanisme perekrutan dokter spesialis yang terlampau birokratis, karena harus melalui koordinasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tunduk pada rasio nasional yang kerap tidak relevan dengan kondisi di Kaltim.
“Seringkali kebutuhan di lapangan tidak sejalan dengan standar pusat. Akibatnya, daerah tetap kekurangan dokter spesialis meskipun ada alokasi secara nasional,” jelasnya.
Sarkowi juga menyebutkan bahwa kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman sudah dilakukan, termasuk upaya membuka peluang bagi anak-anak daerah untuk mengenyam pendidikan kedokteran. Namun, minat dari wilayah 3T masih belum menunjukkan peningkatan signifikan.
“Padahal sudah ada kuota afirmasi. Tapi kalau sistemnya tidak mendukung, ya tetap kosong. Kita harus mulai memikirkan insentif khusus, jalur afirmatif, dan jaminan karier yang jelas bagi mereka yang mau kembali ke daerah,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu mendorong agar pemerintah daerah bersama DPRD dan instansi pendidikan tinggi menyusun cetak biru penguatan SDM kesehatan berbasis wilayah.
Menurutnya, strategi jangka panjang hanya bisa berhasil jika dibarengi dengan keberanian mengubah pendekatan kebijakan.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan lulusan dari kota besar. Harus ada keberpihakan nyata terhadap anak-anak daerah, mulai dari seleksi, pembinaan, hingga penempatan,” tuturnya.
Dengan krisis dokter spesialis yang terus berlangsung, Sarkowi mengingatkan bahwa tanpa perubahan sistemik, pelayanan kesehatan yang merata hanya akan jadi wacana, bukan kenyataan.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
