Samarinda – Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan di Kalimantan Timur kian terasa, khususnya di Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan jaringan digital masih menjadi persoalan yang belum tertangani secara merata.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Yonavia, menilai kondisi ini bukan hanya akibat keterbatasan anggaran atau tantangan geografis, melainkan juga kurangnya dorongan dari akar rumput.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus berani menyuarakan kebutuhannya secara aktif, karena kebijakan publik yang ideal lahir dari realitas yang disampaikan langsung oleh warga.
“Banyak kebutuhan di daerah perbatasan yang tidak tertangkap dalam perencanaan, karena masyarakat masih enggan atau tidak tahu bagaimana menyalurkan aspirasinya. Padahal, suara mereka sangat menentukan,” kata Yonavia, legislator yang mewakili daerah pemilihan Kubar-Mahulu, Sabtu (19/7/2025)
Yonavia menekankan, proses pembangunan yang berkeadilan tidak bisa hanya bertumpu pada keputusan birokrasi semata. Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pandangan, keluhan, dan usulan harus menjadi bagian dari mekanisme pembangunan daerah.
Ia menyebut bahwa Mahulu dan Kubar memiliki karakteristik wilayah yang unik dan menuntut pendekatan kebijakan yang berbeda dari daerah perkotaan. Akses ke sejumlah kecamatan masih bergantung pada jalur sungai, sementara konektivitas internet di banyak titik masih sangat terbatas.
“Kalau hanya dilihat dari atas meja, Mahulu dan Kubar mungkin dianggap baik-baik saja. Tapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Karena itu, pemerintah harus membuka lebih banyak ruang dialog dengan masyarakat setempat,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan wilayah perbatasan. Justru, kondisi tersebut harus menjadi pijakan utama dalam merancang intervensi pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Ia mendorong agar program-program strategis seperti penguatan jaringan jalan antarkecamatan, pembangunan sistem air bersih yang layak, hingga akses digital yang merata dijadikan prioritas dalam anggaran provinsi.
Terlebih, Mahulu sebagai kabupaten termuda masih memerlukan afirmasi kebijakan agar tidak tertinggal terlalu jauh.
“Warga harus sadar bahwa mereka punya hak untuk dilibatkan. Pembangunan bukan sekadar soal proyek, tapi soal keberpihakan. Dan keberpihakan itu dimulai dari suara masyarakat,” tegas Yonavia.
Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi daerah-daerah yang kerap luput dari sorotan. Namun ia juga mengingatkan, tanpa keterlibatan aktif dari warga, perjuangan untuk pemerataan pembangunan akan berjalan pincang. (Adv DPRD Kaltim)
Penulis NA
