Samarinda –Program bantuan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi tantangan serius, yaitu tumpang tindih kebijakan dan ketidaksinkronan data antarpemerintah.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan efektivitas penyaluran bantuan, bahkan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan siswa dan orang tua.
Anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengingatkan bahwa fondasi dari kebijakan pendidikan yang baik bukan hanya anggaran besar atau program yang banyak, tetapi keterpaduan sistem dan kejelasan sasaran.
“Kita tidak bisa bicara soal pemerataan akses pendidikan kalau data dasarnya saja tidak nyambung. Satu siswa tak boleh menerima dua bantuan sekaligus, dan jangan sampai yang benar justru jadi korban karena kebijakan yang tumpang tindih,” tegas Agusriansyah saat diwawancarai, Sabtu (19/7/2025)
Persoalan ini muncul setelah adanya tumpang tindih antara program bantuan pendidikan Gratispol yang dikelola Pemerintah Provinsi Kaltim dan program Kutim Tuntas milik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Kedua program sama-sama bertujuan meringankan biaya pendidikan siswa, namun ketiadaan basis data yang terintegrasi membuat risiko duplikasi penerima semakin besar.
Menurut Agusriansyah, Gratispol adalah program yang sudah memiliki jangkauan provinsi dan struktur pendataan yang lebih luas. Maka, apabila seorang siswa sudah tercatat sebagai penerima manfaat di provinsi, program serupa dari kabupaten seharusnya dialihkan kepada siswa lain yang belum terakomodasi.
“Tidak ada yang salah dengan adanya program tambahan dari kabupaten, tapi itu harus menjadi pelengkap, bukan berseberangan. Kalau koordinasi minim, nanti muncul masalah. Bisa pemborosan anggaran, bisa pula ada siswa yang tidak mendapat bantuan karena datanya tidak terbaca,” jelas politisi dari Fraksi PKS itu.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan yang pernah dijalankan sebelumnya, seperti Kaltim Tuntas. Sehingga, banyak siswa penerima bantuan yang tidak lagi mendapat kepastian kelanjutan karena transisi kebijakan yang tidak transparan.
Agusriansyah menegaskan bahwa pendidikan bukan ruang bagi ego sektoral. Dibutuhkan kesadaran lintas instansi untuk duduk bersama, menyatukan data, dan menyelaraskan arah kebijakan.
Apalagi Kaltim saat ini menjadi sorotan nasional seiring dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menuntut kualitas sumber daya manusia lebih kompetitif.
“Pendidikan bukan sekadar proyek bantuan. Ini soal masa depan anak-anak. Kalau datanya tidak sama, arah kebijakannya juga akan saling bertabrakan. Kita butuh satu sistem yang terintegrasi, bukan program-program yang jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Ia pun mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat komunikasi dan sistem informasi bersama, agar setiap intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran, adil, dan tidak mubazir. (ADV DPRD Kaltim)
Penulis NA
