Samarinda – Legislator DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menyuarakan keprihatinan serius terhadap krisis pendidikan di Kutai Timur yang menurutnya tak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan data pusat dan kebijakan normatif.
Ia mendorong Pemkab Kutim membangun sistem data pendidikan yang akurat dan kontekstual sebagai pijakan dalam merancang solusi.
“Selama kita tidak punya data dari lapangan sendiri, kita tidak akan pernah tahu akar masalah yang sebenarnya. Anak-anak ini bukan sekadar statistik. Mereka adalah masa depan Kutim yang sedang terancam,” ujar Agusriansyah, Minggu (20/7/25).
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per Maret 2025 menunjukkan Kutai Timur sebagai daerah dengan angka anak tidak sekolah tertinggi di Kaltim 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 putus sekolah, dan 1.470 lulus namun tidak melanjutkan.
Namun bagi Agusriansyah, yang merupakan wakil rakyat dari dapil Kutim, data itu justru menjadi alarm bahwa selama ini belum ada pendekatan berbasis bukti yang memadai untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di wilayah tersebut.
Ia menilai verifikasi lapangan sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat tambal sulam. Bahkan jika diperlukan, kata dia, harus dibentuk tim independen yang menyelidiki penyebab tingginya angka anak tidak sekolah.
“Tidak cukup hanya bangun sekolah. Kita perlu tahu: kenapa anak-anak ini berhenti belajar? Apakah karena jarak? Biaya transportasi? Atau karena sudah harus bekerja? Ini perlu data mikro yang hanya bisa didapat dari daerah sendiri,” ungkapnya.
Agusriansyah juga menekankan bahwa pendekatan penyelesaian masalah pendidikan di Kutim harus memperhatikan realitas sosial dan geografis, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), di mana ongkos ke sekolah bisa lebih mahal daripada sekolah itu sendiri.
Ia menambahkan bahwa program pendidikan di Kutim semestinya diarahkan untuk menyatu dengan konteks lokal—dari budaya, ekonomi hingga potensi daerah. Dengan begitu, pendidikan tak hanya memberi ijazah, tapi juga menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau pendidikan tidak relevan dengan kehidupan masyarakat sekitar, maka wajar jika banyak yang tidak melanjutkan. Mereka tidak melihat manfaat langsungnya,” ujarnya.
Agusriansyah juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan mutu guru, sarana penunjang, dan program afirmatif untuk anak-anak yang paling rentan.
“Pendidikan tidak bisa dibangun setengah-setengah. Ini soal arah pembangunan Kutai Timur sendiri. Kalau anak-anak kita tertinggal hari ini, daerah ini akan tertinggal selamanya,” tutupnya.(ADV)
