Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mengajak masyarakat sipil untuk tidak hanya menjadi penonton dalam isu-isu pendidikan dan politik.
Menurutnya, pembangunan masa depan yang inklusif hanya bisa dicapai jika warga terlibat aktif sebagai penggerak, bukan sekadar penerima kebijakan.
“Pendidikan dan politik itu bukan urusan elite semata. Kalau kita mau keadilan, semua harus ambil bagian, terutama masyarakat sipil seperti mahasiswa, pelajar, jurnalis, dan LSM. Mereka inilah infrastruktur politik sesungguhnya,” tegasnya, Minggu (20/7/25).
Ia menyayangkan masih kuatnya pola kebijakan pendidikan yang bersifat top-down, elitis, dan seringkali dijadikan alat pencitraan politik. Hal ini terlihat, menurutnya, dari konsep sekolah unggulan yang justru menciptakan kasta pendidikan dan memperlebar kesenjangan.
“Buat apa label sekolah unggulan kalau akhirnya hanya bisa diakses mereka yang mampu? Kalau mau adil, semua sekolah diberi fasilitas merata: asrama, makan bergizi, tenaga pengajar terbaik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Agusriansyah menekankan bahwa kesadaran politik masyarakat harus tumbuh bersama dengan perluasan akses pendidikan. Tanpa itu, demokrasi lokal akan pincang, dan kebijakan publik cenderung dikuasai segelintir elite.
Ia juga memperingatkan bahaya pendekatan jangka pendek dalam kebijakan pendidikan, yang hanya mengikuti siklus politik lima tahunan tanpa arah strategis jangka panjang.
“Kalau pendidikan dibentuk karena selera kekuasaan, bukan keadilan, maka rakyat tidak akan pernah keluar dari ketimpangan,” ujarnya.
Bagi politisi PKS itu, membangun kualitas pendidikan dan meningkatkan partisipasi politik rakyat bukan dua hal yang terpisah. Justru keduanya harus dijalankan bersamaan agar masyarakat tak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kritis dan berani menyuarakan kebenaran.
“Pendidikan seharusnya melahirkan keberanian, bukan sekadar nilai tinggi. Dan keberanian itu muncul kalau rakyat sadar bahwa mereka punya suara dan hak untuk menentukan arah pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, keadilan pendidikan dan kesadaran politik bukanlah pilihan melainkan dua sisi perjuangan yang tak bisa dipisahkan. Jika salah satu diabaikan, maka masa depan demokrasi dan pembangunan daerah ikut terancam.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
