Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baba, memperingatkan bahwa terbatasnya daya tampung sekolah negeri di Balikpapan dapat memicu ketimpangan sosial yang lebih dalam jika tidak segera diatasi. Pasalnya, hampir separuh lulusan SMP di kota tersebut terpaksa masuk ke sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit.
“Dari sekitar 12.500 lulusan SMP setiap tahun, hanya 51 persen yang tertampung di SMA negeri. Sisanya? Mereka harus masuk swasta, dan tidak semua keluarga mampu,” ungkap Baba, Minggu (20/7/25).
Ia menilai, situasi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera bertindak, karena akses terhadap pendidikan menengah yang layak tidak boleh menjadi hak eksklusif kalangan berduit.
Menurut Baba, kondisi tersebut berisiko memperlebar jarak antara siswa dari keluarga mampu dan yang kurang mampu, terutama karena pungutan seperti uang gedung di sekolah swasta kerap memberatkan.
Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong langkah konkret pemerintah provinsi agar pembangunan unit sekolah baru (USB) di Balikpapan menjadi prioritas.
Ia juga mengusulkan kebijakan jangka pendek berupa subsidi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dapat membantu siswa tidak mampu yang terpaksa masuk ke swasta.
“Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena orang tuanya tidak punya uang. Negara harus hadir,” tegasnya.
DPRD Kaltim sendiri telah menyampaikan permintaan resmi kepada Pemprov Kaltim untuk mempercepat pembangunan SMA dan SMK baru, sekaligus mendorong pemetaan menyeluruh terkait kapasitas sekolah menengah di semua kabupaten dan kota.
Menurut Baba, data sebaran sekolah negeri dan kapasitasnya perlu dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan ke depan agar lebih inklusif dan adil.
“Kalau tidak dibenahi, pendidikan kita akan terus timpang. Dan ketimpangan pendidikan adalah pintu awal ketimpangan sosial yang lebih besar,” jelasnya.
Baba menekankan, pembangunan sekolah bukan sekadar soal infrastruktur, tetapi soal keadilan sosial dan masa depan generasi muda.
“Ini bukan hanya angka. Di balik angka-angka itu, ada anak-anak yang berjuang untuk masa depan. Mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak, tanpa harus disaring oleh kemampuan ekonomi keluarga,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
