Samarinda – Program GratisPol tidak hanya soal biaya kuliah gratis. Bagi DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), program ini adalah simbol dari keberanian politik untuk menjadikan pendidikan sebagai pusat dari seluruh arah pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyebut bahwa kehadiran GratisPol menandai bergesernya orientasi kebijakan daerah dari sekadar pembangunan fisik menuju investasi jangka panjang melalui sumber daya manusia.
“Ini bukan hanya tentang teknis pembebasan UKT, ini soal keberpihakan politik anggaran. Bahwa kita berani mengalokasikan dana publik untuk memperjuangkan keadilan akses pendidikan,” ujar Ekti, Minggu (20/7/25).
Program GratisPol, yang ditujukan bagi mahasiswa asal Kaltim baik yang kuliah di dalam maupun luar provinsi, disebut Ekti sebagai respon struktural terhadap ketimpangan sosial yang telah lama membayangi dunia pendidikan tinggi.
Lebih dari itu, DPRD memandang GratisPol sebagai upaya strategis membangun daerah dari bawah. Ketika banyak mahasiswa harus putus kuliah karena tekanan ekonomi, kebijakan seperti ini menjadi intervensi nyata negara untuk memutus rantai keterbatasan.
“Setiap rupiah untuk pendidikan adalah investasi, bukan beban. Dan investasi ini tidak boleh bergantung pada siapa gubernurnya. Harus berlanjut, apapun rezimnya,” tegasnya.
Ekti juga menyinggung pentingnya mengawal spirit keberlanjutan agar GratisPol tidak menjadi program populis yang cepat menguap. Baginya, penguatan kebijakan pendidikan harus menjadi kerja lintas partai dan lintas periode.
Ia menyampaikan bahwa pendidikan tidak bisa lagi dipandang sebagai sektor sekunder dalam postur APBD. GratisPol menjadi momentum untuk menyusun ulang prioritas anggaran daerah agar lebih berpihak pada rakyat kecil.
“Kita tidak sedang bicara soal bantuan sesaat, ini soal membentuk wajah Kalimantan Timur ke depan. Kalau anak-anak kita bisa kuliah tanpa cemas biaya, maka mereka bisa kembali membangun daerah ini dengan ilmu dan integritas,” ungkapnya.
Respon dari kalangan kampus pun cukup positif. Sejumlah dosen dan mahasiswa menyebut GratisPol sebagai bentuk nyata negara hadir, bukan hanya slogan. Bahkan, beberapa perguruan tinggi mulai menyiapkan skema pendampingan agar program ini lebih tepat sasaran.
DPRD memastikan akan terus mengawal program ini, baik dari sisi evaluasi teknis, pengawasan anggaran, hingga dorongan regulasi tambahan jika dibutuhkan. Menurut Ekti, pendidikan harus ditempatkan sebagai alat pembebasan sosial, bukan komoditas.
“Kalau kita mau Kalimantan Timur yang adil dan unggul, maka pendidikan adalah porosnya. GratisPol hanya awal. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan tidak ada satu pun anak Kaltim yang tertinggal,” tutupnya.(ADV DPRD KALTIM)
Penulis : NA
